9 Pejabat Dinas PU Dapat Penugasan Baru, Bupati Sukabumi Tegaskan Integritas Jadi Syarat Utama
Bupati Sukabumi H. Asep Japar melakukan mutasi dan rotasi terhadap 308 pejabat eselon III/a, III/b, dan IV dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Senin (10/8/2026). Dari ratusan pejabat yang mendapat penugasan baru, sebanyak 9 pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi turut mengalami rotasi dan mutasi.
Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperkuat kinerja birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan semakin efektif. Penempatan pejabat, khususnya pada perangkat daerah yang memiliki peran strategis seperti Dinas PU, diharapkan mampu mendorong percepatan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah.
Ia menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja dan kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau tidak andal, saya akan melakukan demosi,” tegas Bupati Asep.
Menurutnya, selama masa kepemimpinannya telah terdapat sekitar lima pejabat yang dikenakan demosi. Selain itu, sejumlah pegawai juga telah diberikan sanksi hingga pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin.
Langkah tersebut, kata Asep, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, disiplin, dan benar-benar memahami tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat.
“ASN adalah pelayan masyarakat. Jadi hari ini, raja itu masyarakat. Masyarakat adalah raja yang betul-betul harus dilayani dengan baik oleh kita,” ujarnya.
Bupati juga memastikan proses pengisian dan penetapan jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit. Pertimbangan yang digunakan mencakup kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta integritas masing-masing ASN.
Ia menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan maupun intervensi transaksional dalam proses tersebut.
“Tidak ada jual beli jabatan di pemerintah daerah. Tidak ada titip-titip menitip, dan tidak ada kompromi transaksional dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Asep menjelaskan, penetapan pejabat telah melalui tahapan yang terukur dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN. Karena itu, setiap pejabat yang menerima amanah baru dituntut segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja sesuai bidang tugasnya.
“Keputusan akhir yang saya ambil sebagai Bupati adalah bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan moral saya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan warga Kabupaten Sukabumi untuk memastikan bahwa orang yang tepat duduk di posisi yang tepat,” tandasnya.
Dengan adanya rotasi dan mutasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap seluruh pejabat dapat membawa semangat baru di tempat tugas masing-masing. Khusus di lingkungan Dinas PU, penugasan baru terhadap sembilan pejabat diharapkan semakin memperkuat kapasitas organisasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
