Drs. Oki D. Mustari: Mahasiswa adalah Mitra Kritis Pembangunan Kota Tasikmalaya, Bukan Musuh Pemerintah
Bogor - Aliansinews id. Peristiwa kericuhan aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 28 Oktober 2026, patut menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, aksi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi tersebut berakhir ricuh. Gerbang kantor DPRD dilaporkan roboh, sementara seorang anggota kepolisian mengalami luka serius hingga diberitakan mengalami patah tulang hidung.
DPC LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kota Tasikmalaya memandang bahwa peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kerusakan fasilitas gedung dewan. Lebih jauh, kejadian tersebut merupakan peringatan bahwa komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif perlu diperbaiki.
1. HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT HARUS DILINDUNGI
Mahasiswa merupakan bagian penting dari kekuatan moral dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
"Kritik terhadap kebijakan pemerintah, tuntutan perbaikan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap kinerja pejabat negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat". Tutur Drs Oki D Mustari. Sabtu (21/11/26).
Hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti kebebasan melakukan kekerasan, mengancam keselamatan orang lain, atau merusak fasilitas publik.
Kami menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan tidak dapat dibenarkan, siapa pun pelakunya.


