Maung Kawal Prediksi Rupiah Tembus Rp19.000: Jangan Biarkan Rakyat Beban Biaya Hidup Semakin Berat

Bogor - Aliansinews id. Prediksi pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp19.000 per Dolar AS pada akhir Juni 2026 yang disampaikan pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi, menjadi sorotan tajam Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan LSM MAUNG, (10-06-2026).

Menurut pengamat, tekanan terhadap rupiah bersumber dari memanasnya ketegangan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, serta potensi kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diperkirakan akan dipertahankan bahkan dinaikkan pada kuartal mendatang .

Merespons kondisi tersebut, Dewan Pembina LSM MAUNG, Syarif Achmad, menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak sekadar persoalan angka ekonomi, melainkan berdampak langsung dan menyakitkan bagi kehidupan masyarakat luas.

“Jika rupiah benar-benar menyentuh level Rp19.000 per Dolar AS, dampaknya pasti terasa di kantong setiap warga. Hampir seluruh kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, minyak goreng, kedelai, gandum, hingga bahan bakar dan obat-obatan harganya akan ikut melonjak.

Hal ini terjadi karena sebagian besar kebutuhan kita masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga biayanya otomatis menjadi mahal ketika rupiah melemah ,” tegas Syarif Achmad, Rabu(10/6/2026).

Dampak yang Ditimbulkan: Daya Beli Masyarakat Tergerus

Syarif Achmad menjelaskan, dampak utama yang paling terasa adalah menurunnya daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Uang yang dimiliki menjadi nilainya lebih kecil dan tidak cukup untuk membeli barang dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya .

“Masyarakat dipaksa berhemat lebih ketat, sementara pengeluaran justru bertambah. Ini juga memicu risiko inflasi yang tinggi, di mana harga barang terus naik namun pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Jika dibiarkan, kesenjangan ekonomi akan semakin melebar dan beban hidup rakyat semakin berat,” tambahnya.

Selain itu, pelemahan ini juga memicu kecenderungan masyarakat beralih menyimpan dana dalam bentuk Dolar AS sebagai bentuk perlindungan nilai aset, yang justru dapat memperparah tekanan terhadap rupiah jika tidak dikelola dengan bijak .

Solusi yang Harus Ditempuh Pemerintah dan Seluruh Pihak

Melihat dampak yang cukup serius tersebut, Syarif Achmad mendesak pemerintah melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah strategis dan komprehensif, bukan hanya bersifat reaktif. Beberapa solusi mendesak yang disarankan LSM MAUNG:

1. Perkuat Ketahanan Ekonomi dan Produksi Dalam Negeri
Ini adalah solusi jangka panjang paling mendasar. Pemerintah harus serius mendorong swasembada pangan dan energi agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi drastis. Semakin sedikit kita bergantung pada luar negeri, semakin kebal nilai tukar rupiah terhadap gejolak global .

2. Stabilisasi Nilai Tukar Secara Terukur
Bank Indonesia harus mengoptimalkan instrumen moneter yang dimiliki, melakukan intervensi pasar secara tepat, serta menjaga kecukupan cadangan devisa untuk menahan laju pelemahan rupiah agar tidak terlalu tajam dan merusak perekonomian .

3. Pengawasan Harga dan Distribusi Barang
Pemerintah daerah dan pusat harus aktif mengawasi rantai pasokan dan harga barang di pasar agar tidak terjadi penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan situasi.

4. Edukasi dan Penguatan Literasi Keuangan
Masyarakat perlu didorong lebih mencintai produk lokal dan memahami cara mengelola keuangan yang baik agar tidak terjebak spekulasi mata uang yang justru merugikan ekonomi nasional .

“LSM MAUNG mengingatkan, kekuatan rupiah sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh faktor luar, tetapi juga seberapa kuat fondasi ekonomi dalam negeri.

Jangan biarkan gejolak luar negeri membuat rakyat menderita akibat harga barang yang melambung tinggi. Pemerintah harus hadir melindungi daya beli masyarakat,” pungkas Pembina DPP MAUNG

Lembaga ini berjanji akan terus memantau perkembangan nilai tukar dan pergerakan harga barang kebutuhan pokok, serta mengawal agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

(Team)