Alarm keras KPAI soal MBG: Jangan sampai anak jadi korban

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan alarm keras terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai berulangnya kasus keracunan di sejumlah daerah.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden yang berdiri sendiri.

Menurut Jasra, rangkaian kasus keracunan, persoalan kesehatan pekerja dapur, hingga kendala distribusi menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola rantai pangan MBG.

"Yang sedang kita hadapi bukan hanya persoalan makanan yang basi atau keracunan di sekolah. Yang sedang kita hadapi adalah kegagalan menjaga rantai distribusi pangan, mulai dari dapur SPPG, pengemasan, penyimpanan, transportasi, waktu tempuh, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak," kata Jasra, Sabtu (8/8).

Dia menegaskan anak-anak tidak boleh menjadi korban dari sistem yang belum siap.

KPAI menilai salah satu persoalan utama terletak pada jarak dan waktu distribusi makanan.

Di sejumlah wilayah, makanan diproduksi sejak pagi untuk kemudian dikirim ke sekolah dengan jarak cukup jauh.

Proses tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari kemacetan, kondisi jalan, keterbatasan kendaraan operasional, hingga penyimpanan makanan selama perjalanan.

"Anak-anak seharusnya menerima makanan yang benar-benar fresh, hangat, aman, dan layak konsumsi. Ketika makanan diterima setelah melewati waktu distribusi yang panjang, maka negara sedang mempertaruhkan kesehatan jutaan anak hanya karena rantai logistik belum mampu menjamin keamanan pangan," tegasnya.

KPAI juga menyoroti kasus keracunan yang berulang di berbagai daerah.

Berdasarkan pantauan pemberitaan, sepanjang Juli 2026 terdapat ribuan anak yang terdampak kasus keracunan MBG.

Di Jawa Tengah, misalnya, tercatat 707 anak. Kasus lain juga terjadi di Wates, Yogyakarta, dan Papua. Bahkan, terdapat laporan ibu hamil yang mengalami keracunan.

Jasra menilai pola tersebut menunjukkan persoalan MBG sudah mengarah pada masalah sistemik.

"Kalau keracunan terus berulang di berbagai daerah, maka yang harus dievaluasi bukan hanya menu makanannya, tetapi seluruh sistem produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengawasannya," ujarnya.

"Keracunan yang berulang adalah tanda bahwa persoalan belum selesai," sambung Jasra.

KPAI juga menyoroti temuan belasan relawan atau pekerja dapur MBG di Kecamatan Bolo dan Soromandi, Kabupaten Bima, yang diduga terpapar hepatitis berdasarkan hasil skrining kesehatan Puskesmas.

"Pekerja dapur berada pada titik paling kritis dalam sistem keamanan pangan. Negara harus memastikan skrining kesehatan, higiene, sanitasi, dan perlindungan tenaga kerja benar-benar berjalan," kata Jasra.

KPAI mendesak pemerintah segera melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Evaluasi juga harus mencakup kapasitas dapur, sanitasi, jumlah dan kompetensi pekerja, penyimpanan bahan baku, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi.

KPAI meminta pemerintah memetakan jarak dapur dengan sekolah dan menetapkan batas maksimum waktu distribusi.

Penggunaan kendaraan yang memenuhi standar transportasi pangan serta monitoring suhu dan waktu distribusi juga perlu diperkuat.

Menurut Jasra, persoalan infrastruktur seperti jalan rusak, kemacetan, dan keterbatasan akses tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah transportasi.

"Setiap menit keterlambatan distribusi berpotensi menurunkan kualitas makanan. Setiap tambahan jarak tempuh meningkatkan risiko perubahan suhu makanan," ujarnya.

"Ini sudah alarm keras, bukan hanya barisan angka. Program gizi nasional tidak boleh hanya mengejar target jumlah penerima manfaat. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi pihak yang menanggung risiko dari kelemahan tata kelola, distribusi, dan pengawasan," pungkas Jasra.