Budi Santoso Ikuti Bimtek Nasional PKS, Perkuat Wawasan Kepemimpinan dan Kebijakan Publik
Banyuasin, AliansiNews.id.
Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Budi Santoso, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional PKS selama tiga hari, 19–21 Oktober 2026, di Pullman Jakarta Central Park.
Kegiatan bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut menjadi wadah pembekalan bagi kader PKS yang bertugas di lembaga legislatif untuk memperluas wawasan kepemimpinan, memahami dinamika kebijakan publik, serta memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Bagi Budi Santoso, keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, dan mempelajari pendekatan baru dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan aspek penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Membaca Lanskap Politik Indonesia
Rangkaian Bimtek Nasional PKS diawali pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan registrasi peserta dan pembagian perlengkapan kegiatan. Agenda dilanjutkan dengan pembukaan business expo di area foyer.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah sesi “Membaca Lanskap Politik Indonesia”, yang menghadirkan sejumlah pemateri dari jajaran pengurus pusat PKS.
Sesi tersebut diawali dengan pengantar oleh H. Muhammad Kholid, S.E., M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKS. Pemateri lainnya meliputi Dr. Mardani Ali Sera selaku Ketua BP3 DPP PKS, Zainuddin Paru, S.H., M.H., selaku Ketua Badan Legislasi Partai DPP PKS, serta Dr. Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.S., selaku Ketua BIPEKA. Diskusi dipandu Tomy Agus May Muftiyanto, Wasekjen PME DPP PKS.
Pembahasan tersebut mencakup dinamika politik nasional, tantangan demokrasi, serta peran lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemahaman terhadap perkembangan politik dinilai penting bagi anggota legislatif agar mampu menjalankan fungsi representasi secara bijaksana, menyerap aspirasi publik, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Tata Kelola Keuangan Daerah hingga Pelayanan Dasar
Selain politik nasional, Bimtek Nasional PKS juga membahas tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Materi ini berkaitan erat dengan tugas anggota DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan tepat sasaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Kabupaten Banyuasin, wawasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengawal kebijakan anggaran, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, peserta juga mengikuti pembahasan mengenai inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan kebijakan, perencanaan anggaran, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi bagi Budi Santoso dalam menjalankan fungsi kedewanan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Banyuasin, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membahas Generasi Z dan Aktivisme Digital
Bimtek Nasional PKS juga memberikan perhatian terhadap perkembangan generasi muda melalui sesi “Kebangkitan Gen Z dan Digital Activism”.
Materi tersebut menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama generasi muda yang semakin aktif menggunakan teknologi digital dan media sosial untuk menyampaikan aspirasi.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, media digital dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi anggota DPRD, pemahaman mengenai aktivisme digital dapat menjadi bekal untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat, termasuk kalangan pemuda.
Aspirasi yang berkembang melalui berbagai saluran komunikasi diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan daerah.
Meneguhkan Kepemimpinan yang Bersih dan Profesional
Agenda lainnya adalah sesi ke-11 bertajuk “Jati Diri Kepemimpinan PKS yang Bersih, Profesional, Negarawan”.
Materi tersebut disampaikan Dr. Mulyanto selaku Ketua MPP PKS, dengan moderator Baran Wirawan, Sekretaris MPP PKS.
Pembahasan mengenai jati diri kepemimpinan menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat dalam menjalankan amanah publik.
Bagi seorang anggota legislatif, integritas merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara itu, profesionalisme diperlukan agar pelaksanaan tugas kedewanan tetap berlandaskan aturan, pertimbangan yang matang, dan kebutuhan publik.
Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi Budi Santoso dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, baik ketika menyerap aspirasi, mengawal kebijakan, maupun melaksanakan fungsi pengawasan melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
Penggalangan Dana Peduli Karhutla di Kalimantan
Selain pembekalan politik dan pemerintahan, rangkaian kegiatan Bimtek Nasional PKS juga diisi dengan agenda kepedulian sosial berupa penggalangan dana bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Menurut keterangan Budi Santoso, kegiatan tersebut turut menghadirkan musisi Ebiet G. Ade.
Agenda sosial tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan solidaritas dan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan serta lingkungan.
Karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan hidup, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, dukungan bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu bentuk kepedulian yang penting.
Hasil Bimtek Diharapkan Memberikan Manfaat bagi Masyarakat Banyuasin
Memasuki hari terakhir kegiatan, Rabu, 21 Oktober 2026, berbagai materi yang diperoleh selama tiga hari pelaksanaan Bimtek diharapkan dapat menjadi bekal bagi Budi Santoso dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
Materi mengenai tata kelola keuangan daerah, inovasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, perkembangan aktivisme digital, serta kepemimpinan yang bersih dan profesional memiliki keterkaitan dengan tantangan pembangunan daerah.
Namun, manfaat kegiatan tidak hanya diukur dari banyaknya materi yang diterima selama pelatihan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi gagasan, rekomendasi, dan langkah nyata sesuai kewenangan DPRD serta kebutuhan masyarakat.
Penerapan hasil pembelajaran dapat dilakukan melalui pembahasan kebijakan bersama pemerintah daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta dorongan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, keikutsertaan dalam Bimtek Nasional PKS diharapkan tidak berhenti sebagai agenda organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
Budi Santoso berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas kedewanan serta mendorong pembangunan Kabupaten Banyuasin yang lebih transparan, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang melayani perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, sedangkan kebijakan publik yang inovatif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. (Tri Sutrisno)
