Terjaring OTT, Sekda dan Istri Bupati Pemalang tiba di Gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memboyong tujuh pihak yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang dan Purworejo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menggunakan bus, Rabu (29/7/2026), sehingga total kini ada 12 orang yang menjalani pemeriksaan intensif di ibu kota.
Ketujuh orang yang baru tiba itu bukan sosok sembarangan di lingkaran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ada Sekretaris Daerah Pemalang Bagus Sutopo, istri Bupati Pemalang sekaligus Ketua TP PKK Noor Faizah Maenofie, ajudan Ketua TP PKK bernama Fera, Kepala Dinas PUPR Pemalang Joko Tri Asmoro, Kabag Umum Setda Pemalang Eko Daryanto, Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, hingga orang kepercayaan bupati, Haris Jayantaka.
Dengan tambahan tujuh nama tersebut, jumlah pihak yang kini berstatus diperiksa di Gedung Merah Putih genap menjadi 12 orang, dari total 21 orang yang diamankan KPK dalam OTT di tiga lokasi berbeda, yakni 15 orang di Pemalang, satu orang di Purworejo, dan lima orang di Jakarta.
Sampai saat ini, KPK belum membuka konstruksi hukum perkara secara gamblang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik masih harus menuntaskan ekspose perkara terlebih dahulu untuk memutuskan pasal yang tepat, apakah mengarah ke dugaan suap, pemerasan, atau bentuk korupsi lain.
Penyidik tidak hanya mendalami dugaan aliran uang dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, tetapi juga menelusuri jejak penerimaan tidak sah yang diduga berkelindan dengan praktik jual beli jabatan di internal pemerintahan daerah.
Dari OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai lebih dari Rp 2 miliar.
Penyidik juga bergerak menyegel sejumlah lokasi di Kabupaten Pemalang, mulai dari kantor Dinas PUPR Kabupaten Pemalang hingga dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo.
Yang menarik, salah satu rumah yang disegel bukan milik pejabat, melainkan milik seorang kontraktor yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, sebuah detail yang membuka kemungkinan jaringan perkara ini merambah lebih jauh dari sekadar lingkaran birokrasi resmi.
Dengan status pemeriksaan yang masih berjalan dan konstruksi perkara yang belum diumumkan, publik kini menanti langkah KPK berikutnya, apakah penetapan tersangka akan menyusul dalam waktu dekat, atau justru membuka rentetan nama baru yang ikut terseret dari lingkaran proyek dan jual beli jabatan di Pemalang.
