Heboh Bandara IMIP Morowali, Luhut: Tak pernah kami izinkan jadi bandara internasional
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara menanggapi ramainya pemberitaan terkait kawasan industri Morowali, termasuk isu pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dirinya pimpin bersama sejumlah instansi terkait.
Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
"Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau weda bay menjadi bandara internasional," kata Luhut.
Diketahui, ternyata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi telah menetapkan bandara milik korporasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu berstatus bandara internasional.
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menhub RI Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.
Aturan tersebut diteken Menhub Dudy di Jakarta pada 8 Agustus 2025. Sehingga ketiga bandara, salah satunya bandara IMIP, itu bisa melayani penerbangan langsung ke luar negeri.
Hilirisasi nikel
Mengawali pemaparannya, mulanya Luhut menjabarkan mengenai program hilirisasi. Di mana, kebijakan hilirisasi yang kini menjadi fondasi pengembangan kawasan industri, termasuk Morowali, telah melalui proses panjang.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan keputusan instan, melainkan gagasan yang sudah digagas sejak dirinya menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001.
"Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki," ujar Luhut dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Luhut menjelaskan salah satu tonggak penting dari strategi hilirisasi adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pembangunan kawasan tersebut, menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
Namun, di sisi lain mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita.
"Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," katanya.
Ia pun mengatakan bahwa hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor bijih, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2 persen kandungannya yang dapat diambil.
Luhut membeberkan Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor tersebut.
Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.
Akan tetapi setelah melalui pembahasan mendalam, dirinya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden.
Ia sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas.
"Dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini, dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," ujar Luhut.
Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.
Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Ia mengakui dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Namun setiap keputusan pihaknya buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama adalah kepentingan nasional.
Luhut menilai dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang selalu ada proses give and take.
Nah, di dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang pihaknya tetapkan dan sampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.
