Ini 5 tuntutan demo Jakarta hari ini 20 Oktober
Demo Jakarta hari ini pada Selasa (20/10/2026), digelar mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang diinisiasi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) tersebut membawa lima tuntutan utama, mulai dari penanganan bencana ekologis hingga penurunan biaya pendidikan dan kesehatan.
Gerakan ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil. Mereka menyoroti persoalan lingkungan, kondisi ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta keterjangkauan layanan dasar yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Lima tuntutan tersebut menjadi bagian dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Rangkaian demo hari ini dijadwalkan berlangsung di dua lokasi di Jakarta Pusat. Aksi simbolik dimulai di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Jumlah peserta untuk aksi sore diperkirakan sekitar 500 orang.
Daftar 5 Tuntutan Demo 20 Oktober 2026
Lima tuntutan yang dibawa Komite Sadar mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, penegakan hukum, serta pemerataan layanan publik.
Berikut ini perincian tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
1. Penanganan bencana ekologis dan pencabutan izin korporasi perusak lingkungan
Tuntutan pertama berfokus pada penanganan bencana ekologis, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang melanda sejumlah wilayah. Massa aksi mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana banjir yang dimaksud sebagai bencana nasional.
Mereka juga meminta pemerintah menjamin pengobatan serta pemulihan kesehatan secara menyeluruh bagi warga yang terdampak bencana, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Tidak hanya menyoroti penanganan korban, mahasiswa juga meminta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Mereka mendesak pemerintah mengusut perusahaan yang terlibat serta mencabut izin usaha korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas krisis ekologis tersebut.
Melalui tuntutan ini, massa meminta pemerintah tidak hanya menangani dampak bencana, tetapi juga menindak pihak yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
2. Pembenahan kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar
Tuntutan kedua berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Mahasiswa meminta pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Persoalan harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal turut menjadi latar belakang kritik terhadap kebijakan ekonomi. Massa menginginkan kebijakan yang mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pembenahan juga diarahkan pada tata kelola sektor ekonomi dan keuangan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi nasional.
Tuntutan pemulihan kepercayaan pasar mencakup pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, mahasiswa menilai perbaikan tata kelola ekonomi perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang memberikan kepastian dan menjaga stabilitas perekonomian.
3. Penghentian pembatasan kebebasan berpendapat
Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi tuntutan ketiga dalam demo Selasa (20/10/2026). Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan pembatasan ruang berekspresi, intimidasi, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Mereka juga meminta jaminan keamanan bagi warga, kalangan akademisi, dan media massa ketika menyampaikan pendapat di ruang publik.
Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi agar masyarakat dapat mengkritik kebijakan pemerintah tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun tindakan yang membatasi hak mereka.
Persoalan ini menjadi salah satu bagian dari evaluasi terhadap hubungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
4. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi tuntutan keempat yang disuarakan Komite Sadar. Mahasiswa mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum mengusut tuntas praktik KKN di lingkungan birokrasi maupun instansi negara.
Mereka juga meminta praktik nepotisme diberantas untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan. Pembersihan struktur pemerintahan dari praktik tersebut dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola negara sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa mendorong penegakan hukum yang menyeluruh serta upaya pembenahan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan integritas dan akuntabilitas.
5. Penurunan biaya pendidikan dan kesehatan serta pemerataan layanan publik
Tuntutan kelima berfokus pada mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Mereka juga mendesak pengurangan biaya pengobatan dan layanan fasilitas kesehatan agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
Selain menuntut penurunan biaya, massa meminta pemerintah memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tersedia secara merata. Pemerataan tersebut juga harus menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Tuntutan ini menyoroti dua persoalan sekaligus, yakni keterjangkauan biaya dan kesenjangan akses layanan dasar. Mahasiswa menginginkan masyarakat tidak hanya memperoleh layanan dengan biaya yang lebih rendah, tetapi juga mendapatkan akses yang layak tanpa terkendala lokasi tempat tinggal.
