Pemerintah bidik budi daya Lele dan Nila di 4.000 lokasi untuk dukung program MBG
Pemerintah memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional melalui pengembangan budi daya ikan darat tematik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, program tersebut ditargetkan berkembang di 4.000 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2026.
"Program budi daya ikan darat tematik bertujuan memenuhi kebutuhan ikan konsumsi domestik, sekaligus mendukung salah satu program prioritas presiden, yakni makan bergizi gratis (MBG),” ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bakom RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Qodari mengungkapkan, pemerintah telah mulai mengembangkan program tersebut pada 2025 di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.
Penambahan lokasi dilakukan secara bertahap dengan memastikan kesiapan setiap wilayah. Proses tersebut mencakup pengusulan dan verifikasi lahan hingga produksi dan pemasaran hasil budi daya.
"Mulai dari pengusulan dan verifikasi kesiapan lahan, penetapan penerima, pembangunan sarana-prasarana, pelatihan, penebaran benih, hingga pendampingan produksi dan pemasaran," katanya.
Untuk pelaksanaan pada 2026, Qodari mengatakan pemerintah memprioritaskan pengembangan ikan lele dan nila.
Kedua komoditas tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain relatif mudah dibudidayakan, memiliki masa pemeliharaan yang singkat, permintaan pasar yang tinggi, serta dapat dikembangkan di lahan terbatas. Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi bioflok dalam budi daya ikan.
"Teknologi ini dinilai mampu menghemat penggunaan air, mengoptimalkan pemanfaatan pakan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung praktik budi daya yang lebih ramah lingkungan," tutur Qodari.
Pengembangan komoditas ikan
Meski memprioritaskan lele dan nila, pemerintah tidak membatasi pengembangan komoditas pada kedua jenis ikan tersebut. Jenis ikan air tawar lainnya, seperti patin, gurami, ikan mas, hingga ikan air tawar lokal, juga berpeluang dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Qodari menegaskan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membangun rantai pasok yang menghubungkan pembudi daya dengan konsumen dan pasar.
"Hasil panen nantinya akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada berbagai saluran, termasuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku usaha pengolahan, rumah makan, hingga jaringan ritel," tandasnya.
Pemerintah berharap program budi daya ikan darat tematik dapat meningkatkan produksi ikan nasional. Pengembangan budi daya di berbagai daerah juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
