Watersport PT JSC Disorot, BPAN LAI Sumsel, Semua Penerimaan Harus Bisa Di pertanggungjawabkan
Palembang, AliansiNews.id.
Tata kelola dan pengelolaan penerimaan dari fasilitas watersport milik PT JSC kembali menjadi sorotan. Setelah muncul temuan dan rekomendasi pemeriksaan terkait mekanisme penerimaan, penggunaan rekening pribadi, pencatatan tiket hingga potensi kekurangan penerimaan perusahaan, kini perhatian datang dari Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumatera Selatan.
Ketua DPD BPAN LAI Sumsel, Syamsuddin Djoesman, meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pembenahan administratif semata. Menurutnya, apabila terdapat temuan mengenai pengelolaan penerimaan dan aset perusahaan, maka perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh berdasarkan dokumen, transaksi dan bukti pendukung.
"Kami meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka dan menyeluruh. Jangan hanya melihat bagaimana uang diterima dan disetorkan, tetapi juga harus ditelusuri dari sumber penerimaan, jumlah pengguna jasa, tiket yang terpakai, tarif yang berlaku, sampai uang tersebut benar-benar masuk ke rekening atau pembukuan perusahaan,” ujar Syamsuddin.»
Ia menilai, penggunaan rekening pribadi dalam transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan patut menjadi perhatian serius dari sisi tata kelola dan sistem pengendalian internal.
"Kalau memang pernah ada penggunaan rekening pribadi untuk menerima pembayaran jasa perusahaan, harus ada rekonsiliasi yang jelas. Berapa uang yang masuk, kapan diterima, siapa yang menerima dan kapan disetorkan. Semua harus dapat dibuktikan dengan dokumen,” tegasnya.»
Minta Audit Trail Penerimaan Watersport
Syamsuddin juga mendorong agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap penerimaan watersport pada periode tertentu.
Menurutnya, apabila ditemukan kelemahan sistem pengendalian pada salah satu unit usaha, pemeriksaan semestinya dapat diperluas terhadap sumber pendapatan dan pemanfaatan aset PT JSC.
«“Kami mendorong dilakukan audit trail secara menyeluruh. Jangan berhenti pada satu temuan atau satu periode saja. Kalau diperlukan, penerimaan watersport periode sebelumnya juga perlu direkonsiliasi untuk memastikan tidak ada selisih yang belum terjelaskan,” katanya.»
Menurut Syamsuddin, pemeriksaan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari jumlah tiket yang dicetak, tiket yang digunakan, jumlah pengunjung, tarif yang berlaku, hingga total penerimaan yang seharusnya masuk ke perusahaan.
“Kalau angka-angka tersebut bisa dicocokkan, maka akan terlihat secara objektif apakah seluruh penerimaan sudah masuk atau masih terdapat selisih. Jangan membuat kesimpulan sebelum datanya diperiksa,” ujarnya.
Pengelolaan Aset PT JSC Juga Diminta Transparan
Selain persoalan penerimaan watersport, BPAN LAI Sumsel meminta pengelolaan aset PT JSC turut mendapat perhatian.
Syamsuddin menilai aset dan fasilitas perusahaan harus memberikan manfaat ekonomi serta dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Aset perusahaan harus jelas pemanfaatannya, jelas siapa penggunanya, jelas dasar pemanfaatannya dan jelas pula penerimaan yang dihasilkan. Kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan fasilitas, seluruhnya harus memiliki dasar dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
Namun, setiap indikasi kelemahan pengelolaan keuangan maupun aset yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan daerah, menurutnya, harus ditelusuri oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada temuan pemeriksaan dan ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka masyarakat berhak mengetahui apakah rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Yang penting adalah transparansi dan pembuktian berdasarkan dokumen,” pungkas Syamsuddin.»
Direksi dan Komisaris Diminta Pastikan Rekomendasi Ditindaklanjuti
BPAN LAI Sumsel juga mendorong Direksi dan Dewan Komisaris PT JSC memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara konkret.
Termasuk, kata Syamsuddin, melakukan rekonsiliasi historis terhadap penerimaan watersport dan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak berhenti pada perubahan SOP di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam sistem pengelolaan penerimaan, aset dan keuangan PT JSC.
Direktur PT JSC Belum Memberikan Tanggapan
Sementara itu, Direktur PT JSC, Meina Fitriani Paloh, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan awak media terkait persoalan tata kelola penerimaan watersport dan penggunaan rekening pribadi.
Upaya konfirmasi dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada Minggu (6/9/2026). Namun, pesan yang disampaikan belum mendapatkan tanggapan.
Awak media juga mengetahui nomor WhatsApp yang digunakan untuk melakukan konfirmasi kemudian tidak dapat lagi dihubungi karena diduga telah diblokir.
Dengan demikian, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT JSC belum memberikan penjelasan maupun klarifikasi mengenai substansi persoalan yang menjadi sorotan.
AliansiNews.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak PT JSC apabila terdapat data, informasi, maupun penjelasan yang perlu disampaikan kepada publik. (Tri Sutrisno)
