Ketua DPD Maung Riau Minta Kemenhub Pecat Kepala KSOP Dumai Jika Terbukti Langgar Aturan

Ketua DPD Maung Riau Minta Kemenhub Pecat Kepala KSOP Dumai Jika Terbukti Langgar Aturan
 
BOGOR RAYA
Jumat, 19 Jun 2026  08:28

Bogor - Aliansinews id. Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra, mendesak Kementerian Perhubungan RI segera melakukan audit menyeluruh kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai," (18-06-2026).

Ia juga menuntut pencopotan Kepala KSOP Dumai jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakmampuan menjalankan tugas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis nasional, kawasan perairan Kota Dumai menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta selalu mengutamakan keselamatan pelayaran dan kepentingan masyarakat luas.

Menurut Wan Ade, kondisi tata kelola saat ini memerlukan penilaian mendalam untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara maupun pengguna jasa pelabuhan.

“Kami minta Kementerian segera menurunkan tim independen guna mengaudit seluruh aspek kinerja KSOP Dumai. Mulai dari pelayanan publik, tata kelola administrasi, pengawasan lalu lintas laut, hingga kepatuhan terhadap peraturan.

Jika terbukti ada penyimpangan, Kepala KSOP Dumai harus segera dievaluasi dan dikenakan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan,” tegas Wan Ade Syahputra. Kamis (20/06/26).

Langkah ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, antara lain:

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN

Peraturan Menteri Perhubungan terkait organisasi dan tata kerja KSOP

Wan Ade menegaskan bahwa pengawasan masyarakat adalah hak konstitusional sekaligus kewajiban untuk menjaga integritas penyelenggara negara.

“LSM MAUNG Riau akan terus mengawal persoalan kemaritiman ini sampai ada kepastian tindak lanjut. Kami tidak akan berhenti sebelum pelabuhan Dumai benar-benar dikelola bersih, aman, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” tambahnya.

Desakan ini disampaikan agar Kementerian Perhubungan tidak menunda evaluasi demi memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pelabuhan strategis di wilayah Riau.

(Team).

TAG:
#
Berita Terkait
Sewa Pesawat Tak Ada, Dana Rp5,49 Miliar Lenyap?  Maung Kota Tangerang Ingatkan Ancaman Hukum Berat Bagi Pelaku
Sewa Pesawat Tak Ada, Dana Rp5,49 Miliar Lenyap?  Maung Kota Tangerang Ingatkan Ancaman Hukum Berat Bagi Pelaku
Sewa Pesawat Tak Ada, Dana Rp5,49 Miliar Lenyap?  Maung Kota Tangerang Ingatkan Ancaman Hukum Berat Bagi Pelaku
Sewa Pesawat Tak Ada, Dana Rp5,49 Miliar Lenyap?  Maung Kota Tangerang Ingatkan Ancaman Hukum Berat Bagi Pelaku
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Bertambah, Sony Sonjaya ungkap 41 nama pengaju SPPG ke Kejagung
BPK Bongkar Selisih Rp148 Juta Proyek PU, MAUNG Bengkulu Utara Desak Pemeriksa Segera Tetapkan Tanggung Jawab
Pengurus PGRI Sumsel 2024–2029 Dikukuhkan, Teguh Sumarno Harapkan Polemik Organisasi Berakhir
Seorang ayah tega cabuli anak kandung hingga tewas, terancam hukuman seumur hidup
Pemeriksaan Mantan Kapolda Kalbar, RAJAWALI Kalbar Minta Jangan Ditutup-tutupi
Indeks Berita