Terindikasi Mangkrak, Lembaga Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Laporkan dinas PUPR Kota Palembang

Dibalik semua penghargaan opini WTP dan LHP oleh BPK-RI, bahkan 5 kali berturut-turut sekalipun, ternyata tidak berbanding lurus dengan indikator penilaian sebuah lembaga pemerintahan yang baik. Sebagai kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Publik pada Dinas PUPR Palembang sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam perbincangan dengan awak media AliansiNews.id, Pihaknya menuturkan kekecewaannya terhadap Dinas PUPR Kota Palembang, pasalnya "kita sudah ikuti aturan main yang telah dibuat oleh pemerintah namun tetap saja hal itu tak diindahkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Palembang" terangnya

Selaku Aktivis penggiat Anti Korupsi ia menjelaskan, Kepala Dinas PUPR  Kota Palembang nyata-nyata tidak punya itikad baik dalam hal ini, untuk memenuhi permohonan data-data yang dimohonkan otomatis kita akan tempuh upaya hukum, dan jika nantinya kita bisa buktikan bahwa ada unsur kesengajaan, untuk tidak menyerahkan data informasi publik yang diminta, sesuai aturan ini ada sanksi pidananya loh buat kasus ini," cetus Oman

Kalau kita mengacu Pasal 17 nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali diantaranya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, jelasnya

Melalui Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan hari ini, Lembaga Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Sumatera Selatan meminta, Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, untuk segera memeriksa PPK, KPA Dinas PUPR Kota Palembang dan pihak kontraktor atas kerugian negara pada kegiatan pembangunan BAK penampung air berkapasitas lebih kurang 9000 M3, tungkasnya. (Tri Sutrisno)