Ratusan Massa Dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel Minta Gubernur Jamin Keberlangsungan Sektor Pertambangan Batubara dan Angkutan Tambang di Muratara dan Muba.

Koordinator Aksi, Dedy Irawan mengatakan, peristiwa tersebut diatas  Sangatlah Melanggar Hukum dan sudah tidak dapat DITOLERIR karena berdampak pada BERHENTINYTA TOTAL KEGIATAN TAMBANG PT. GPU yang tentunya nanti Berimbas pada Keberlangsungan Sumber Penghasilan Pekerja/Buruh/Karyawan dan Mitra Kerja PT. Gorby Putra Utama.  

Maka Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel Menyatakan Sikap yaitu :

Bahwa  dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memperhatikan Pihak tenaga kerja (buruh/pekerja/Karyawan) PT. GPU yang berjumlah  ribuan orang beserta sopir angkutan tambang yang bekerja untuk keluarga dan anak serta istri. Bersikap berpihak terhadap Investasi Nasional dan netral terhadap ISU dan/atau Polemik sengketa antara PT. SKB dengan Perusahaan Tambang Batubara di Wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan.

Dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memeriksa dan/atau meneliti semua perizinan PT. SKB sabagai syarat terbitnya HGU dan/atau mengkaji Kesalahan Prosedur dan cacat administrasi  Sertifikat HAK GUNA USAHA (SHGU) PT. SKB, dikarenakan telah di cabut berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/VI/2023 tentang Pembatalan Surat Keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 83/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 0016/MUBA Atas Nama PT. Sentosa Kurnia Bahagia Berkedudukan di Palembang Seluas 3.859,70 Ha Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena Cacat Administrasi dan Telah dicabut BPN untuk selajutnya status tanah dikembalikan ke Negara.

"Kami meminta kepada Gubernur Sumsel jangan terpropokasi ISU yang dibangun Oleh LSM untuk mempunyai agenda untuk menghentikan aktivitas tambang dan jalan tambang Atlas Group yang diduga pesanan dari pihak PT. SKB. Karena aksi solidaritas ini menginginkan Gubernur Sumsel berpihak pada ribuan buruh yang menggantungkan hidup kami atas pekerjaan di sektor tambang," katanya. 

"Bahwa kmi dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menyatakan sikap Menjamin Keberlangsungan Sektor Pertambangan Batubara dan Angkutan Tambang yang berada di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba). Yang terancam kehilangan mata pencarian di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba). Mendesak Pemerintahan dalam Hal ini Gubernur Sumsel yang selalu senantiasa membela kepentingan rakyat sumsel  untuk menjaga keberlangsungan sektor pertambangan. Kami meminta kepada Gubernur Sumsel Janganlah terpengaruh atas ISU yang sengaja diciptakan diduga pesanan PT. SKB. Kami YAKIN & PERCAYA kepada Gubernur Sumsel untuk MEMPERHATIKAN dan MEMBELA Nasib ribuan pekerja tambang dan para buruh harian lepas beserta Masyarakat yang menggantungkan hidup kepada Perusahaan Pertambangan Atlas Group," paparnya.

Bahwa kami meminta kepada Gubernur Sumsel, untuk mendukung sektor pertambangan Batubara di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba) dikarenakan sangat membantu perekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat di kabupaten Muratara.

Bahwa kepada oknum-oknum Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang berada di Muba jangan mau diperbudak dan diperalat oleh pihak-pihak yang nantinya berdampak pada hancurmya Pekerjaan BURUH/PEKERJA/KARYAWAN sebagai Di Sektor Tambang.

"Kami Mendesak Kapolda Sumsel untuk MENINDAK TEGAS seluruh dugaan tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus yang MENGANGGU dan/atau bermaksud untuk MENUTUP kegiatan tambang dan jalan tambang atlas group di wilayah Kabupaten Muratara dan Kabupaten Musi Banyusin," bebernya.