Jejak Birokrat Tertinggi dan Polemik Promosi PLT Kadis PUPR Palembang: Birokrasi Dikorbankan?

 * Hilangnya Independensi Internal: Sekretaris Dinas idealnya bertugas mengawasi administrasi dan menjaga independensi internal. Ketika posisi ini juga memegang otoritas penuh sebagai PLT Kepala Dinas, independensi pengawasan internal dikhawatirkan lenyap, yang berbahaya untuk tata kelola lembaga sebesar PUPR yang mengelola proyek-proyek infrastruktur vital.

 * Kekosongan Kepemimpinan Definitif: Dinas PUPR merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang membutuhkan kepemimpinan definitif untuk pengambilan keputusan jangka panjang, khususnya terkait anggaran dan pembangunan. Penggunaan PLT yang berkepanjangan dapat menghambat inovasi, program kerja, dan kepastian kebijakan. Pihak yang mengkritisi mendesak Wali Kota untuk segera melakukan seleksi terbuka (lelang jabatan) secara transparan dan objektif untuk mengisi jabatan eselon II tersebut.

Sebagai seorang mantan birokrat karir yang kini berada di puncak pimpinan daerah, Ratu Dewa dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi, menjauhkan proses penempatan jabatan dari unsur-unsur politik, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Palembang. (Red)