Terkait Tersangka BGN, Dashboard MBG Kabupaten Bogor Tak Bisa Diakses 

Bogor - Aliansinews id. Akses terhadap Dashboard Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bogor dilaporkan tidak dapat diakses publik setelah munculnya temuan mengenai keterkaitan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG yang dikelola Yayasan Ageung Ridzki Saudara.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan program MBG, khususnya di Kabupaten Bogor yang selama ini dikenal memiliki dashboard pemantauan operasional yang terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan data yang beredar, Yayasan Ageung Ridzki Saudara mengelola sedikitnya tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, yakni Megamendung Pasir Angin 3, Megamendung Cipayung 2, dan Citapen Ciawi 02. Ketiga SPPG tersebut disebut merupakan bagian dari sedikitnya tujuh SPPG di sejumlah daerah yang terafiliasi dengan yayasan yang sama.

Selain Kabupaten Bogor, yayasan tersebut juga tercatat mengelola SPPG di Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.

Temuan itu menjadi perhatian karena Sony Sonjaya saat ini menjabat Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG tingkat nasional. Posisi tersebut memiliki peran dalam proses verifikasi dan penilaian kelayakan operasional dapur MBG.

Data yayasan menunjukkan sejumlah pengurus memiliki hubungan keluarga dengan Sony Sonjaya. Rahmanisa Kartikasari Sonjaya tercatat sebagai anggota pengurus, sementara Ela Komalasari dan Rizal Daffa Noer Sidik juga masuk dalam struktur kepengurusan yayasan tersebut.

Keterkaitan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait proses verifikasi dan penetapan mitra pelaksana.

Sorotan publik semakin menguat setelah Dashboard MBG Kabupaten Bogor yang sebelumnya menampilkan data operasional secara rinci tidak lagi dapat diakses.

Padahal, platform tersebut selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program di daerah.