Drs. Oki D. Mustari: Mahasiswa adalah Mitra Kritis Pembangunan Kota Tasikmalaya, Bukan Musuh Pemerintah
Menurut kami, demokrasi tidak boleh diukur dari seberapa keras massa berteriak atau seberapa kuat aparat membubarkan demonstrasi.
Demokrasi yang sehat diukur dari kemampuan pemerintah mendengarkan rakyat, kemampuan mahasiswa menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, serta kemampuan aparat menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak asasi manusia.
Gerbang DPRD boleh diperbaiki, tetapi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan juga harus dipulihkan.
Jangan sampai kerusakan fisik menjadi gambaran keretakan komunikasi antara rakyat dan wakilnya.
DASAR HUKUM
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. UUD 1945 Pasal 28J, tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain.
3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Kami percaya mahasiswa adalah mitra kritis pembangunan, bukan musuh pemerintah.
Pemerintah dan DPRD juga bukan pihak yang harus selalu berhadapan dengan rakyat, melainkan penyelenggara pemerintahan yang wajib membuka ruang partisipasi publik.
"Kritik jangan dibungkam, aspirasi jangan diabaikan, tetapi kekerasan dan perusakan jangan dibenarkan". Pungkas orang nomor satu di DPC MAUNG Kota Tasik Malaya