Terima Mandat FKS PALI, Efran Usung Transparansi dan Akuntabilitas Pendidikan

"Komite sekolah merupakan lembaga resmi yang diatur oleh regulasi. Tugasnya mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa komite hanya dapat menghimpun sumbangan yang sifatnya sukarela dan tidak diperbolehkan melakukan pungutan ataupun menetapkan iuran yang bersifat wajib," tegasnya.

Menurut Suparman, kesamaan persepsi mengenai perbedaan antara sumbangan dan pungutan menjadi salah satu fokus utama yang harus dipahami oleh seluruh pengurus komite sekolah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia juga mengajak seluruh komite sekolah untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku serta menjadikan komite sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Kita ingin komite sekolah menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa. Tujuan akhirnya adalah terciptanya layanan pendidikan yang bermutu sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja," katanya.

Sementara itu, Efran menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan FKS Sumsel. Ia menegaskan bahwa pembentukan FKS Kabupaten PALI akan berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta penguatan komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid.

"Kami akan merangkul seluruh elemen pendidikan di Kabupaten PALI. FKS harus menjadi wadah yang mampu memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap kebijakan pendidikan berjalan sesuai aturan serta mengedepankan kepentingan peserta didik," ujar Efran.

Dengan diterimanya mandat tersebut, proses pembentukan kepengurusan FKS Kabupaten PALI segera dimulai. Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat memperkuat peran komite sekolah dalam mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Bumi Serepat Serasan.
(Hanny)