Aktivis Antikorupsi Sumsel, Sinergi Kejaksaan dan Polri Menjadi Pilar Utama Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi

Selain mempercepat proses penanganan perkara, koordinasi yang baik juga diyakini mampu meminimalisasi hambatan dalam proses pembuktian, memperkuat alat bukti, serta memastikan setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Syamsuddin juga berharap sinergi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam penindakan, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan. Edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta penguatan sistem tata kelola pemerintahan dinilai sama pentingnya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.

Dirinya menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui pengawasan, partisipasi, dan keberanian melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan banyak program pemerintah yang harus dijaga bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Banyak program pemerintah yang harus kita jaga dan kawal agar bermanfaat bagi masyarakat serta mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Hal itu tentu ditentukan oleh soliditas dan sinergitas yang semakin kuat antar-aparat penegak hukum maupun seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Ia menambahkan, tujuan utama Kejaksaan dan Polri pada dasarnya sama, yakni menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan hukum, menciptakan rasa aman, serta menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Tujuan kita adalah satu kesatuan, yaitu memberikan rasa aman dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kejaksaan dan Polri memiliki tujuan yang sama dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Para aktivis berharap sinergi yang semakin kuat antara Kejaksaan dan Polri dapat menjadi fondasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih modern, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, setiap perkara korupsi dapat ditangani secara tuntas tanpa intervensi, tanpa tebang pilih, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan budaya antikorupsi, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, serta aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.