Dua Kasus Besar: Ria Norsan dan BP2TD Mempawah! KPK dan Mabes Polri, Tunjukkan Bahwa Hukum Berjalan Tanpa Pilih Kasih

Penahanan tidak harus menunggu selesainya penghitungan kerugian negara. Jika syarat belum terpenuhi, jelaskan secara terbuka apa yang masih kurang. Jika sudah terpenuhi, mengapa belum dilaksanakan? Rakyat berhak tahu, tidak boleh ditebak-tebakan," tegas Hadi Wijaya.

Beliau menambahkan: "Kami tidak menuduh siapa pun bersalah sebelum ada putusan hakim. Tapi publik berhak mendapatkan kepastian: apakah Ria Norsan akan tetap saksi atau akan ditingkatkan statusnya? Apakah tiga tersangka akan segera ditahan atau tidak? Jangan biarkan rakyat menunggu dalam ketidakpastian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun." Tegasnya. Senin (09/11/26). 

SOROTAN KEDUA — KASUS BP2TD MEMPAWAH: GEDUNG MEWAH YANG MENJADI SAKSI BISU KORUPSI BERJAMAH

BP2TD Mempawah merupakan lembaga diklat milik Kementerian Perhubungan pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan. Proses pembangunannya dinyatakan bermasalah sejak awal, bahkan sebelum proyek itu dimulai pada tahun 2016.

Sejumlah nama mentereng — Prayitno, Joni Isnaini, Erry Iriansyah, Rajali Bustam, Nurlela, dan Ghazali — telah dijebloskan ke penjara. Namun DPP MAUNG menilai kasus ini belum selesai tuntas. Masih ada kemungkinan pihak lain yang terlibat namun belum terungkap.

Berkaitan dengan hal ini, DPP MAUNG juga menyampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto:

"Kami menyampaikan selamat bertugas dan sukses untuk Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, penegakan hukum semakin berjalan tegas, independen, dan tidak memandang siapa pun yang terlibat.

Termasuk di antaranya, segera tuntaskan kasus BP2TD Mempawah secara menyeluruh. Jangan berhenti pada tersangka yang sudah ada, telusuri sampai ke akar-akarnya siapa saja yang terlibat di balik layar," ujar Hadi Wijaya.

DASAR HUKUM YANG MENDASARI SOROTAN: