Terindikasi Kuat Adanya Pengeroyokan & Penganiayaan Terhadap Korban Berinisial IS & MR Advocate Rensis & AKTIVIS PERS INDONESIA Tidak Akan Tinggal Diam 

 
Kamis, 19 Nov 2026  18:41

Menurutnya, kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum, mengikuti prosedur, serta menghormati hak asasi manusia.

"Status tersangka tidak menghilangkan hak seseorang atas perlindungan diri, integritas fisik, dan kepastian hukum. Tidak ada satu pun status hukum yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan, intimidasi, ataupun tindakan yang merendahkan martabat manusia," tegas Wendi, Pada Hari Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, oknum anggota kepolisian yang terlibat harus tetap diproses secara hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Wendi juga mendorong agar penanganan perkara dilakukan melalui tiga jalur pertanggungjawaban, yakni proses pidana, pemeriksaan Propam, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurutnya, mekanisme internal kepolisian tidak boleh menjadi pengganti proses pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota.

"Jangan sampai perkara yang seharusnya diuji melalui proses peradilan pidana justru hanya diselesaikan melalui mekanisme internal institusi. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka harus ada proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Praktisi hukum Rensis Oktaviani Kandouw, S.H., C.Med., turut menyoroti pentingnya mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia juga mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolrestabes Palembang berani mengusut masalah ini dan melakukan pemeriksaan kepada oknum anggotanya yang diduga melanggar hukum tanpa harus adanya aduan dari pihak keluarga ataupun korban. Pada Hari Rabu 18 November 2026.

Rensis mendorong pemeriksaan rekaman CCTV sebelum dan ketika keributan berlangsung, termasuk mengumpulkan keterangan para saksi untuk memastikan rangkaian peristiwa yang sebenarnya.

Semua pihak-pihak yang terlibat dalam keributan lahan dan akar persoalan yang melatarbelakangi konflik harus diperiksa, termaksud alas hak dan bukti kepemilikan lahan atau dasar hukum penguasaan lahan.

Berita Terkait
Selengkapnya