Ribuan Massa Masyarakat dan Lintas Ormas Geruduk Kantor Bupati Muara Enim, GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO Kawal Surat FORKOPIMDA Muara Enim

2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2025 Memberikan prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada koperasi.

3. PP No. 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 39 Tahun 2025

Mengamanatkan pemberian prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan WIUP.

4. Permen Koperasi No. 12 Tahun 2025, Khususnya Pasal 31

Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pemegang izin usaha pertambangan secara tertulis dan sah.

"Aturannya sudah jelas. Pasal 31 Permenkop No. 12 Tahun 2025 itu bilang koperasi boleh bermitra dengan perusahaan. Kenapa sampai sekarang perusahaan di Muara Enim masih tutup mata? Kami mau jawaban tertulis hari ini juga," ujar Keyjon.

4 BENTUK KERJA SAMA YANG DITUNTUT

Sesuai Surat Forkopimda, massa aksi menuntut 4 bentuk kerja sama:

Kegiatan penambangan dan/atau pengangkutan hasil tambang
Jasa penunjang kegiatan pertambangan
Pekerjaan lain yang dapat diserahkan kepada mitra kerja sama
Pembinaan dan pendampingan kapasitas koperasi
"Koperasi kami siap bekerja secara profesional, taat hukum, menjaga keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kami siap beroperasi di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan selaku pemegang IUP, dengan mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Kami tidak minta gratis, kami minta dilibatkan," ujar salah seorang perwakilan koperasi di Lapangan Merdeka.