PLN Bersama Komisi XII DPR RI Percepat Pemerataan Akses Listrik Desa di Sumatera Selatan dan Jambi

Kunker anggota DPR RI ke kantor PLN
Jumat, 20 Nov 2026  20:45

Palembang,Aliansinews "

PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI memperkuat sinergi untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan meningkatkan keandalan pasokan energi hingga ke wilayah perdesaan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, hingga peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi. Upaya ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan dari desa dan memperluas pemerataan ekonomi.

Kunjungan kerja dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama anggota Komisi XII DPR RI. Turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, yang mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut usulan Program Listrik Desa dan BPBL, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Selain perluasan jaringan listrik konvensional, pembahasan juga mencakup pemanfaatan PLTS komunal sebagai alternatif penyediaan listrik bagi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik. Aspek keandalan infrastruktur distribusi, termasuk perbaikan gardu dan jaringan, serta kesiapan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri turut menjadi perhatian.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa percepatan elektrifikasi desa perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau listrik dapat segera menikmati akses energi yang memadai. Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi bagi wilayah dengan keterbatasan akses jaringan.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.

Dari sisi kebijakan, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik nasional dipantau melalui dua indikator, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga. Untuk mempercepat realisasi program, Kementerian ESDM merencanakan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026 guna menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan di lapangan.

Berita Terkait
Selengkapnya