Baru tiga hari Deklarasi, Musik Remix kembali bergema di tulung selapan kabupaten Oki

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan bahwa kebijakan itu bukan larangan terhadap usaha orgen tunggal, melainkan pembatasan jenis musik yang dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan narkoba.

"Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai," tegas Kapolres.

Dukungan juga disampaikan Rindi, salah satu pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Menurutnya, usaha hiburan tetap dapat berjalan tanpa harus memutar musik remix maupun DJ.

Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni, menilai kegiatan hiburan harus tetap memperhatikan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Ia berharap hiburan tidak menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Selain mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam, Hernis juga menyoroti pembagian 17 nomor telepon Kapolres jajaran se-Sumatera Selatan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat sebagai sarana komunikasi dan pengaduan.

Ia mengaku telah mencoba menghubungi nomor yang disebut sebagai nomor Kapolres OKI, tetapi hingga kini belum mendapatkan balasan.

"Kami masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKI, tentu bangga bisa menyimpan nomor telepon Kapolres. Tetapi, sangat disayangkan apabila ketika dihubungi tidak ada respons. Jangan sampai nomor pengaduan hanya menjadi formalitas tanpa memberikan ruang komunikasi yang efektif bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Hernis, keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat harus dibarengi respons serta tindak lanjut terhadap setiap informasi maupun pengaduan yang disampaikan.

Ia berharap Kapolda Sumsel dan Kapolres OKI mengevaluasi efektivitas pengawasan kegiatan hiburan malam serta meningkatkan pelayanan komunikasi dan pengaduan masyarakat.