Gubernur Aceh bantah kirim surat minta bantuan bencana ke PBB

“Unicef, misalnya, masih menjalankan program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April mendatang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut tetap terlibat, khususnya dalam pemulihan pascabencana, dengan tetap berkoordinasi bersama Pemerintah Indonesia.

Hal serupa juga diharapkan dari UNDP yang memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan bencana di Indonesia.

Muhammad MTA mengakui isu ini sempat menimbulkan polemik karena muncul anggapan seolah-olah gubernur Aceh melangkahi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat langsung ke PBB.

Namun, ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Ia juga menyampaikan Tim Komunikasi Presiden telah meminta klarifikasi dan akhirnya memahami duduk perkara tersebut.

Bahkan, langkah Pemerintah Aceh dinilai sebagai hal yang wajar dalam upaya menggalang dukungan kemanusiaan.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh diketahui meminta keterlibatan UNDP dan Unicef dalam penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh.

Berdasarkan pernyataan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Aceh pada 14 Desember 2025 dan sedang meninjau bentuk dukungan yang dapat diberikan sesuai mandat pemulihan dini.