Soroti kerusuhan di Banda Aceh, JK ingatkan perjanjian damai Helsinki

JK menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut sebagian kelompok merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.

"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ungkapnya.

JK juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang.

"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ungkapnya.

Menurut JK, selama dua dekade terakhir, kepemimpinan Aceh banyak diisi tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Pemerintah pusat menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.

"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.

Meski demikian, JK menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh.

"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," jelasnya.

JK juga menyebut dari berbagai pernyataan yang muncul tidak terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal.