KPK beberkan 12 pelanggaran hukum Ira Puspadewi yang dibebaskan Prabowo

5. Mematok nilai akuisisi sejak awal dan mengondisikan konsultan agar menyesuaikan valuasi.

6. Memberikan data tidak akurat kepada konsultan, termasuk status kapal yang tidak beroperasi.

7. Tidak memperhitungkan utang PT JN, kondisi kapal, biaya perbaikan, hingga utang pajak.

8. Memaksakan akuisisi meski kondisi keuangan ASDP tidak mampu hingga harus berutang.

9. Mengabaikan saran BPKP tentang penilaian kapal yang terlalu tinggi.

10. Membeli kapal tidak layak jalan, tidak sesuai standar IMO, belum diasuransikan, dan berizin tidak lengkap.

11. Tidak mempertimbangkan kondisi pasar penyeberangan yang sudah jenuh.

12. Mempengaruhi konsultan agar memberikan keterangan sesuai skenario tertentu.