Dugaan Tangkap Lepas Kasus Pupuk Subsidi di OKU Timur, Tiga Truk dan Empat Orang Disebut Dilepaskan, Kapolda Sumsel Diminta Turun Tangan

BPAN-LAI Sumsel Desak Kapolda Lakukan Pemeriksaan

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPD BPAN-LAI Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, angkat suara. Ia meminta Kapolda Sumatera Selatan turun tangan untuk memeriksa proses penanganan perkara tersebut secara menyeluruh.

Menurut Syamsuddin, penyalahgunaan pupuk bersubsidi bukan persoalan sepele. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang mendapat dukungan anggaran negara dan diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan sebagai penerima. Ujarnya, Rabu (11/11/2026)

Ia menegaskan bahwa apabila benar terdapat praktik pengalihan, penjualan, atau distribusi pupuk bersubsidi di luar sasaran penerima, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Syamsuddin juga menyoroti ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026, yang mengatur ketentuan sanksi terkait penyimpangan penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam kegiatan perdagangan pupuk bersubsidi.

Bahkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dipertimbangkan sesuai terpenuhinya unsur hukum.

"Jangan sampai persoalan pupuk subsidi yang seharusnya menjadi hak petani justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Apalagi jika benar ada kendaraan yang sudah diamankan kemudian dilepaskan tanpa penjelasan yang transparan," demikian penekanan sikap yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.