HIPMAPI: Situasi global berubah, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani menjadi krusial

Program Food Estate Era 3

Tahap ketiga terkait program ketahanan pangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahapan program ketahanan pangan yang dibuat, di antaranyabprogram 30.000 ha sawah di Kalimantan Tengah tahun 2020.Program ini ada seluas 20.000 ha yang dilaksanakan di “bekas” proyek lahan gambut sejuta hektar.

Pada program food estate era 3 inilah, Kementerian Pertahanan yang Menterinya saat itu adalah Prabowo Subianto mendapat peran sangat besar dalam mendukung program yang menjadi bagian dari ketahanan pangan tersebut.

“Ketika kemudian Bapak Prabowo menjadi presiden, dan situasi global berkembang serta berubah sedemikian rupa, semakin tidak menentu dan adanya konflik-konflik regional yang berdampak secara global, program ketahanan pangan menjadi sangat krusial, bukan lagi terkait masalah ekonomi dan sosial, tapi juga sudah menjadi elemen sangat vital dalam ketahanan nasional,” kata Wakil Ketua Himpunan Petani Merah Putih Indonesia (HIPMAPI) Darmaputra Ervan Christiawan dalam sesi diskusi saat kunjungan ke kantor DPP Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Kamis (23/7/2026).

Ketika bicara mengenai ketahanan pangan, lanjut Ervan, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah masalah pertanian, dan ketika bicara pertanian salah satu yang harus menjadi pusat perhatian adalah petani dan para pelaku dalam mata rantai pertanian tersebut.

“Masalah pertanian itu cukup kompleks ya, dari mulai lahannya, bibit atau benih pertaniannya, sistem pendukungnya, dan tentu saja para petaninya. Kesejahteraan petani tentunya sangat penting, bukan hanya dalam konteks perekonomian petanianya sendiri tapi juga bisa menarik minat bagi banyak orang untuk terjun atau beralih ke pertanian. Tapi kalau petaninya saja –anggaplah- sengsara, bagaimana orang yang bukan petani mau tertarik pada bidang pertanian?” ujarnya.

Langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani, menurut Ervan, adalah petani jangan hanya menjadi obyek yaitu hanya pelaku pasif yang tergantung sepenuhnya pada sistem tanpa bisa berperan ikut menentukan arah kebijakan maupun sistem dalam pertanian dan mata rantainya tersebut.

“Nah, lantas bagaimana agar petani bisa menjadi subyek tidak sekedar obyek, ya para petani harus punya bargaining position (posisi tawar) yang kuat. Dan salah satu membangun bargaining position itu adalah para petani bersatu dan berhimpun dalam wadah yang kuat sehingga diperhitungkan serta bisa turut menentukan arah kebijakan.