UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Harus Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Saat Ini

Sedangkan, untuk urusan registrasi dan identifikasi yang harus diperhatikan adalah : kewajiban registrasi dan persyaratan administrasi Kendaraan Bermotor, termasuk kewajiban registrasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Penggunaan bukti perolehan kendaraan yang sah, persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh SIM, pengaturan STNK, TNKB, dan penggolongan serta bentuk SIM, serta pengenaan sanksi administratif bagi pengemudi yang tidak dilengkapi STNK, TNKB, SIM, dan surat keterangan serta tanda lulus uji berkala.

Ditambahkan oleh Dr. Aang Gunawan, AMTrD. MM., yang memiliki latar belakang akademisi dan praktisi manajemen transportasi darat, bahwa dalam RDPU tersebut juga harus memperhatikan Upaya perencanaan, pengadaan.

Pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, termasuk integrasi transportasi dan mewujudkan smart city. 

Dr. Aang Gunawan, AMTrD., MM., pada RDPU di Komisi V DPR-RI kali ini juga menyampaikan dua pandangan akademis terakhirnya, yaitu : ruang lingkup penggunaan dana; sumber dana; dan kelembagaan pengelola, maupun pengaturan mengenai pembentukan,

Sumber pendanaan, peruntukan, prinsip pengelolaan, penunjukan badan usaha penyelenggara, serta pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan yang dialokasikan secara khusus dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan, pengadaan, operasional, dan pemeliharaan angkutan massal berbasis jalan.

(Yogi)