Terdakwa Kasus IPAL Rp7 Miliar Tak Ditahan Saat Sidang, Publik Pertanyakan Dasar Hukumnya

Pengadilan negeri Palembang
Rabu, 18 Nov 2026  19:25

Sebab, meskipun tidak ditahannya terdakwa tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum, setiap perubahan status penahanan wajib memiliki dasar dan prosedur administrasi yang sah.

Asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum juga menjadi perhatian. Jangan sampai ketidakjelasan prosedur menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum tidak ditahannya Tuti Apriyani selama persidangan.

Agenda berikutnya masih berupa pemeriksaan saksi, dengan rencana menghadirkan sekitar tiga saksi tambahan pada pekan depan.

Masyarakat kini menunggu keterbukaan aparat penegak hukum. Jika perubahan status penahanan telah sesuai aturan, jelaskan dasar hukumnya. Jika ditemukan persoalan administrasi, harus dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Transparansi penegakan hukum menjadi penting agar perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen proyek IPAL senilai Rp7 miliar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. (Tri Sutrisno)

Berita Terkait
Selengkapnya