Dua Lokasi Judi Mesin Beroperasi Lama di Pontianak, Tim Investigasi MAUNG: Ada Kongkalikong Oknum Yang Membekingi

KUHP Pasal 303 ayat (1): Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak golongan V, barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.

KUHP Pasal 303 bis: Barang siapa ikut bermain judi tanpa izin dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak golongan IV.

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme — Pasal 3 huruf a: Asas kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Membiarkan judi beroperasi dapat dipertanyakan kesesuaiannya dengan asas ini.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang — Pasal 4: Jika terbukti ada aliran uang dari hasil perjudian yang diserahkan kepada pihak tertentu, hal itu dapat masuk ranah pencucian uang. Menelusuri jejak uang adalah kewajiban penyidik.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan, pribadi, dan jaminan atas keamanan dan keselamatan. Membiarkan judi beroperasi di lingkungan warga adalah mengabaikan hak masyarakat atas rasa aman.

"Dalih `permainan ketangkasan` sudah terlalu sering dipakai. Jika ada taruhan uang, ada hadiah berharga, dan ada keuntungan yang berulang — itu JUDI. Hukum sudah jelas. Yang belum jelas adalah kemana perginya keberanian menegakkan hukum itu sendiri di Pontianak," tegas Tim Investigasi MAUNG.

Tim Investigasi MAUNG mendesak Polresta Pontianak, Polda Kalimantan Barat, dan Dinas terkait untuk:

1. Segera turun ke dua lokasi tersebut dan lakukan pemeriksaan terbuka di hadapan warga

2. Jelaskan secara resmi mengapa kedua lokasi dapat beroperasi selama ini tanpa penindakan