Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas
Melalui pengaduannya, Oktariza berharap Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang dipersoalkan.
Ia meminta agar dokumen kepemilikan tanah, akta hibah, akta jual beli, riwayat penerbitan sertifikat, serta dugaan penguasaan aset warisan diperiksa secara transparan.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar perselisihan keluarga biasa, melainkan menyangkut kepastian hukum terhadap harta peninggalan orang tua yang diklaim menjadi hak para ahli waris.
Terlebih, adanya keterkaitan objek tanah dengan bangunan sekolah negeri membuat persoalan ini membutuhkan penelusuran yang lebih cermat, termasuk kejelasan status tanah dan pencatatan aset pemerintah.
UJI KEBENARAN, JANGAN ADA PIHAK YANG DIRUGIKAN
Kasus ini menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan hukum. Apabila benar terdapat penyimpangan dalam proses pengalihan hak, penerbitan sertifikat, ataupun penguasaan harta warisan, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hal tersebut juga perlu dibuktikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tuduhan yang merugikan pihak lain.
Pihak kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Palembang, pihak notaris yang disebut dalam dokumen, serta pihak-pihak yang menguasai objek tanah perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Publik kini menunggu kejelasan: bagaimana sebenarnya riwayat kepemilikan tanah tersebut, apa dasar penerbitan akta hibah dan sertifikat berikutnya, serta bagaimana status hukum tanah yang di atasnya berdiri bangunan SD Negeri 94 Kelurahan 16 Ulu Palembang?