Kasus Jurnalis Vs SPPG Dramaga Memanas, HMI MPO Desak Kepolisian Jamin Keadilan

Namun, HMI MPO juga menegaskan bahwa profesi wartawan tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Setiap jurnalis tetap berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers perlu diperhatikan sesuai karakteristik perkara.

"Kebebasan pers bukan hanya kepentingan profesi wartawan, melainkan bagian penting dari demokrasi. Ketika jurnalis tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, masyarakat juga kehilangan salah satu instrumen untuk mengawasi kepentingan publik," tegas HMI MPO.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Bogor menyampaikan sembilan tuntutan kepada Kapolres Bogor.

Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kedua laporan polisi agar objektivitas, profesionalitas, transparansi, dan persamaan di hadapan hukum terjamin.

Kedua, meminta pendalaman komprehensif terhadap kedua laporan dengan memeriksa kronologi, saksi, keterangan para pihak, dan alat bukti secara berimbang.

Ketiga, meminta penjelasan resmi mengenai kronologi dan dasar penerbitan SPDP atas laporan pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan pada 30 Oktober 2026.

Keempat, meminta kepastian perkembangan dan tindak lanjut laporan dari pihak jurnalis agar tidak dikesampingkan.

Kelima, mendesak kepolisian menjamin tidak adanya kriminalisasi, intimidasi, maupun tekanan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil.