Bapenda Kabupaten Sukabumi Perkuat Pendataan PKB dan BBNKB Melalui Diseminasi Petugas Berbasis Aplikasi Srikandi Jawara

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menggelar Diseminasi Petugas Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Selasa (21/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga tingkat Rukun Warga (RW), sebagai bagian dari penguatan kapasitas petugas dalam melakukan pendataan objek pajak kendaraan bermotor secara akurat dan terintegrasi.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Hari Ramdani, mengatakan bahwa PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan. Oleh karena itu, diperlukan pendataan yang akurat dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.

"Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali para petugas lapangan dengan pemanfaatan teknologi digital terbaru melalui aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat), sehingga proses pendataan dapat berlangsung lebih cepat, efektif, akurat, dan terintegrasi," ujarnya.

Menurut Hari, diseminasi tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas basis data kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Hal itu tercermin dari tingginya antusiasme peserta yang mencapai 911 orang, terdiri atas 18 petugas tingkat kecamatan, 33 petugas tingkat desa/kelurahan, dan 860 petugas pendataan tingkat RW, baik yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui daring.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup seluruh pendapatan dan belanja yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Karena itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Herdy mengajak seluruh petugas pendataan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga tingkat RW, untuk memperkuat sinergi dalam menggali potensi pajak daerah secara optimal. Menurutnya, setiap rupiah pajak yang dihimpun akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, peran para petugas pendataan sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi," jelasnya.