DPP Gencar Dorong Reformasi Penegakan Hukum Humanis, Keamanan Palembang Bukan Hanya Tanggung Jawab Polisi

Menurut Charma, pencegahan kejahatan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Penyediaan ruang kreativitas, kegiatan produktif, kesempatan ekonomi, serta pembinaan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi keamanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tanggung jawab menjaga kamtibmas tidak berhenti pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencakup upaya bersama untuk mencegah munculnya persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Masyarakat Sipil dan Media Harus Aktif Mengawal Hukum

Selain menyoroti persoalan kamtibmas, Charma menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses penegakan hukum secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Ia mendorong pendirian klinik hukum di lingkungan kampus sebagai sarana edukasi, konsultasi, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan.

Kampus, menurutnya, dapat mengambil peran lebih luas melalui riset, kajian hukum, dan penyediaan ruang pembelajaran yang membantu masyarakat memahami hak serta kewajiban mereka di hadapan hukum.

Di sisi lain, media diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai perkara hukum, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi hukum publik. Produksi konten edukatif perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar tanpa terjebak pada informasi yang menyesatkan atau provokatif.

Pengawasan masyarakat terhadap proses hukum juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, hak korban, dan independensi aparat penegak hukum.

Gencar Dorong Diskusi Hukum yang Lebih Mendalam