5 arahan Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua

Masih dalam kerangka anggaran, Velix mengungkapkan adanya arahan presiden untuk membahas skema divestasi PT Freeport Indonesia, khususnya porsi 10% yang menjadi hak orang asli Papua. Pembahasan tersebut akan melibatkan para gubernur di Tanah Papua dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketiga, Velix menyampaikan presiden mendorong penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan solutif untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan. Penataan tersebut mencakup aspek perencanaan seperti Amdal, kebijakan kepegawaian, pengelolaan anggaran, hingga regulasi sektoral terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Keempat, berkaitan dengan kerangka kelembagaan. Velix menyebut dalam pertemuan tersebut muncul berbagai aspirasi daerah, termasuk terkait rekrutmen pegawai, penataan tenaga honorer, serta kebijakan khusus bagi aparatur di Papua. Selain itu, terdapat pula aspirasi dari sejumlah bupati di kawasan Saireri, pesisir utara Papua, terkait pembentukan provinsi baru berbasis kesatuan budaya Saireri.

"Juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan," tambahnya.

Kelima, Prabowo menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Program-program nasional diarahkan untuk menjangkau langsung kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan sekitar 700.000 anak usia sekolah di Papua yang dilaporkan belum mengenyam pendidikan.

Selain itu, presiden juga mendorong pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan rumah sakit unggulan di empat daerah otonom baru dan sekitar 24 rumah sakit unggulan lainnya di Tanah Papua.

"Jadi ini lima pengelompokan yang kami coba himpun dari berbagai percakapan hampir dua jam lebih," pungkas Velix.