Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali Hadiri Penyerahan Hibah Aset KPK

Selain penyerahan aset, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset. Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan Sistem Informasi dan Manajemen Portofolio Aset Terintegrasi untuk Kemitraan (SIMPATIK) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Asep Guntur mengapresiasi pengembangan SIMPATIK sebagai langkah digitalisasi dalam penataan dan pengelolaan aset. Menurutnya, sistem digital dapat membantu pemerintah dalam mengelola administrasi aset secara lebih efektif serta mengurangi risiko kehilangan atau terselipnya dokumen.

"Kami akan melakukan evaluasi ke depan terhadap aplikasi SIMPATIK sebagai produk Kabupaten Sukabumi, termasuk sejauh mana pelaksanaannya," katanya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, hibah aset tersebut bukan sekadar proses pengalihan pengelolaan, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara tertib, transparan, akuntabel, serta efektif.

Menurutnya, keberadaan aset tersebut diharapkan tidak hanya menambah daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

"Penyerahan hibah ini diharapkan tidak hanya menambah daftar inventaris aset Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan daerah," ujar Asep Japar.

Bupati menambahkan, penyerahan BMN eks barang rampasan negara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah pusat, khususnya KPK, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, peluncuran SIMPATIK menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sukabumi untuk memperkuat pengelolaan aset berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pendataan, inventarisasi, hingga pemetaan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen dan sertifikat aset dari KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi.