Warga Cluster Coatesville Tuntut Pembongkaran Gazebo hingga Ancam Tempuh Jalur Hukum

 
Sabtu, 21 Nov 2026  21:53

Kemudian, UU Penataan Ruang jo. UU Cipta Kerja terkait pemanfaatan atau pengalihfungsian RTH yang tidak sesuai rencana tata ruang, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 mengenai ketentuan bangunan gedung dan PBG.

Abaikan Kesepakatan DPRD, Tenggat 3x24 Jam

Sebelum membawa polemik ini ke ranah somasi dan tekanan hukum lanjutan, warga telah menempuh berbagai langkah. Mulai dari pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026, hingga mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut LBH Pospera, kedua belah pihak sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga/gazebo RW 44 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026.

Namun, kesepakatan tersebut dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena pembangunan disebut tetap berlanjut.

"Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor," kata Alofsen.

Melalui Alofsen, warga menuntut agar pembangunan dihentikan sementara hingga ada kesepakatan, bangunan yang diduga tidak berizin dibongkar atau dikembalikan ke ukuran dan tinggi semula, taman bermain anak dipulihkan, 11 pohon besar ditanam kembali, serta disampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak.

LBH Pospera memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia renovasi gazebo untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jika diabaikan, kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata.

Peliputan Rembuk Warga Diwarnai insiden Intimidasi terhadap Jurnalis

Berita Terkait
Selengkapnya