Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar dalam Kasus Korupsi LPEI, Enam Orang Ditetapkan Tersangka

Kasus dugaan korupsi pembiayaan LPEI ini berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Teknologi dan PT Maxima Inti Finance dalam periode 2012 hingga 2016.

Dalam pengusutan perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada kedua perusahaan. PT Duta Sarana Teknologi diduga memperoleh fasilitas pembiayaan dengan penilaian risiko yang tidak sesuai ketentuan sehingga menyisakan kewajiban pembayaran bermasalah sebesar 9 juta dolar AS.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut dengan pemberian fasilitas pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

Pemberian pembiayaan baru itu diduga digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan bermasalah sebelumnya agar terlihat seolah-olah tetap berjalan lancar. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam mengungkap proses pemberian fasilitas pembiayaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perkembangan penyidikan, Kortastipidkor Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima orang di antaranya berasal dari unsur LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS.

Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM, yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Penetapan enam tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Besaran kerugian negara dalam perkara ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025. Dalam laporan tersebut, kerugian keuangan negara tercatat sebesar USD 43.617.739,13 atau sekitar 43,62 juta dolar AS, yang setara kurang lebih Rp655 miliar.

Penyitaan 44 objek aset dengan nilai Rp286,27 miliar menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengamanan kekayaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Meski demikian, nilai aset yang telah disita belum menyamai keseluruhan kerugian negara yang tercatat dalam hasil pemeriksaan investigatif.