Ketua Umum DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Beserta Humas Tegaskan : Jangan Jadikan Stempel “ Wartawan Bodrex ” sebagai Alat Mendiskreditkan Marwah Profesi Pers Indonesia

Humas DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia : Kritik Harus Dijawab kan dengan Data serta Fakta yang lengkap di lapangan.

Humas DPP. Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia, Ziqro Fernando C.Par., C.ILJ, menegaskan bahwa penyalahgunaan profesi wartawan harus dibedakan dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional.

Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, atau tindakan melanggar hukum, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, pertanyaan kritis, permintaan klarifikasi, dan peliputan terhadap persoalan publik tidak seharusnya secara otomatis dijadikan alasan untuk memberikan cap negatif kepada wartawan.

“Jangan sampai istilah ‘wartawan bodrex’ menjadi tameng untuk menghindari pertanyaan jurnalistik atau menutup ruang pengawasan publik. Kritik dan pertanyaan pers yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat semestinya dijawab dengan data, fakta, dan klarifikasi, bukan dengan stigma,” ujar Ziqro.

Ia menambahkan bahwa wartawan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan pemberitaan, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan.

UU Pers Menjamin Fungsi Kontrol Sosial

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pasal 3 UU Pers menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 6 menyebutkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.