Kejari Sukabumi Didesak Buka Data Proyek Strategis, Massa Soroti Keterbukaan Informasi dan Desak Evaluasi Kasi Intel

Mereka menilai wartawan membutuhkan akses kepada sumber resmi agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara berimbang dan berdasarkan informasi yang terverifikasi.

Massa meminta adanya mekanisme yang jelas mengenai siapa pejabat yang berwenang memberikan keterangan, jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik, serta prosedur konfirmasi yang harus ditempuh wartawan.

FWSS sebelumnya juga menyampaikan bahwa kejelasan mekanisme tersebut diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun munculnya persepsi mengenai pembatasan terhadap kerja jurnalistik.

“Jurnalis bukan musuh Kejaksaan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kalau ada informasi yang memang dikecualikan, silakan dijelaskan dasar hukumnya. Jangan justru wartawan yang melakukan konfirmasi dipersulit atau diperlakukan berbeda.”
Massa berharap hubungan antara aparat penegak hukum dan pers dibangun berdasarkan komunikasi profesional, keterbukaan, serta penghormatan terhadap tugas dan fungsi masing-masing.

Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi perhatian utama.

Pertama, meminta Kejari Kabupaten Sukabumi membuka informasi mengenai proyek-proyek strategis yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan, sepanjang informasi tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Kedua, meminta penghentian segala bentuk perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, terutama saat melakukan konfirmasi kepada pejabat atau institusi publik.

Ketiga, meminta adanya akuntabilitas terhadap proses pendampingan dan pengawasan proyek strategis pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana fungsi tersebut dijalankan.

Massa menilai keterbukaan informasi bukan ancaman bagi institusi penegak hukum. Sebaliknya, transparansi dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang munculnya spekulasi terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.