Awas! Ada Indikasi Permainan Kotor dalam Program Desa Digital di Kabupaten Bogor

Aliansi News berusaha mengkonfirmasi kepada kades-kades yang ada dalam daftar tersebut. Dan 5 (lima) kades yang sudah dihubungi dari keseluruhan 31 kades, mereka mengatakan nama dan foto mereka hanya ditempelkan.

Mereka menegaskan belum bergabung dan juga tidak datang saat diundang pelatihan di salah satu hotel di Dramaga pada bulan Juli lalu.

"Ya mungkin kami dianggap kades yang cukup berpengaruh sehingga nama dan foto kami dicatut, mungkin buat narik kades-kades yang lain. Yang pasti saya pribadi sangat hati-hati lah dalam menggandeng mitra, mempertimbangkan berbagai hal termasuk melihat rekam jejak pihak yang menawarkan diri," ucap salah seorang kades.

Sementara salah seorang kades lainnya mengatakan, indikasi menakut-nakuti itu subyektif dan menurutnya memang ada, tapi masih dalam taraf ringan dan masih bisa ditolerir.

"Kami juga tidak mau buang energi dan ribut-riibut untuk permainan sekelas itu, tapi jika memang nanti kami pandang sudah melampaui batas, kami pasti bertindak," tegasnya.

Terpisah, saat dihubungi dan diminta pendapat soal fenomena di Kabupaten Bogor itu, Staf Ahli Lembaga Aliansi Indonesia Muhammad Syafei, menyarankan agar segera dilakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

"Harus secepatnya dikomunikasikan dengan pihak yang berwenang untuk mencegah agar tidak semakin meluas. Itu minimalnya, maksimalnya ya agar ada sanksi kalau perlu status pendamping desa oknum yang diduga bermain tersebut dicabut, tentunya jika terbukti ya," kata dia.

Syafei menambahkan, "Jika benar seperti itu, berarti terindikasi ada penyalahgunaan wewenang ataupun konflik kepentingan. Itu sudah nggak benar!."

Pada dasarnya, menurutnya, semua pihak punya hak yang sama untuk berusaha termasuk berusaha menjadi mitra desa dalam program desa digital. Namun caranya harus fair dan mengikutinya aturan yang ditentukan.