Aliansi Indonesia Sumsel Desak KPK Usut Tuntas OTT OKU: Bongkar Semua Jaringan, Jangan Hanya Kambing Hitamkan Bawahan

Syamsu menggarisbawahi bahwa akar masalah korupsi di OKU tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pokok pikiran (pokir) yang digunakan DPRD untuk mengusulkan proyek.

Pokir yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat justru menjadi “saham politik” bagi oknum wakil rakyat untuk memanfaatkan dana publik demi kepentingan pribadi.

“Pokir ini ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, bisa membantu rakyat. Tapi dalam praktik, ia jadi alat transaksi: siapa yang bayar, dia yang dapat proyek,” katanya.

Ia menilai Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas harus turun tangan meninjau ulang regulasi pokir agar tidak menjadi sumber penyimpangan di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Syamsudin menilai bahwa korupsi proyek publik tidak hanya mencederai hukum, tapi juga menghancurkan moralitas pemerintahan daerah.

Ia menyebut bahwa rakyat menjadi korban berulang — menerima proyek asal jadi, sementara dana publik dikorbankan untuk kepentingan pribadi pejabat.

 “Jalan rusak, jembatan tidak selesai, drainase bocor , semua itu akibat uangnya dipotong duluan di atas meja. Rakyat bayar pajak, tapi hasilnya tidak mereka rasakan. Itu kejahatan moral,” ujarnya tegas.

Syamsudin Djoesman atas nama Aliansi Indonesia Wilayah Sumsel secara resmi menyampaikan empat tuntutan utama Kepada KPK:

1. KPK wajib mengusut tuntas semua pihak yang terlibat, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta, dan memproses pidana siapa pun yang terbukti.