KPK Telusuri Dugaan Aliran Suap Bupati Koltim Abdul Azis ke Partai NasDem

"Seperti yang sudah-sudah, KPK memilih untuk cepat menangani perkara ini, cepat melakukan tindakan tangkap tangan ini, dalam rangka untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar," tegas Asep.

Menurutnya, apabila KPK membiarkan proses hingga pembangunan selesai, maka potensi kerugian bukan hanya dari uang suap yang akan diterima secara penuh, tetapi juga dari kualitas pembangunan rumah sakit yang berpotensi menurun.

"Kalau kita biarkan sampai ini selesai, maka tentunya sembilan miliarnya akan kita peroleh, akan kita OTT, tapi rumah sakitnya tentunya kualitasnya akan lebih buruk," jelasnya.

Asep menambahkan, kasus ini menjadi perhatian KPK karena berkaitan dengan dana pemerintah pusat senilai Rp 4,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit di 12 kabupaten.

 "Yang menjadi tanggung jawab lebih besar kali ini, khususnya di tangkap tangan kali ini adalah karena ada uang Rp 4,5 triliun yang digunakan atau disediakan oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit di 12 kabupaten," paparnya.

Ia menilai, kasus di Kolaka Timur membuktikan adanya kerawanan penyelewengan dalam proyek pembangunan rumah sakit daerah yang bersumber dari dana pemerintah. 

"Kami berpikir bahwa akan ada kerawanan dalam pembangunan rumah sakit tersebut, rawan terjadinya tindak pidana korupsi, dan ini terbukti di Kabupaten Kolaka Timur ini," pungkas Asep.