Aliansi News, menyajikan fakta dengan perspektif berbeda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. Sinyal pencabutan kebijakan tersebut akan dilakukan pada akhir tahun... ...

Badan Penelitian Aset Negara – Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) DPD Provinsi Jawa Tengah resmi melaporkan dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Kudus tahun anggaran (TA) 2018 dan 2020 kepada Dirreskrimsus Polda... ...

media.aliansiindonesia.id Sukabumi, Melalui sambutan tertulis, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyampaikan bahwa semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terlihat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan,... ...

Covid-19 yang sudah mewabah lebih dari 1 tahun di negara Indonesia yang hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat membuat virus ini hilang dari muka bumi, membuat negara Indonesia melakukan langkah-langkah upaya... ...

Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami bersama Kapolres Sukabumi AKBP. Mokhamad Lukman Syarif melakukan Monitoring di wilayah Kecamatan Cidadap, selain melakukan monitoring pencegahan penyebaran virus corona di daerah perbatasan,... ...

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis menyampaikan apresiasi langkah pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Selain terdapat masalah saat ini fokus... ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Jawa Timur (Jatim) guna melakukan kunjungan kerja ke Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi, Kamis (25/6). Dari Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI... ...

Kecamatan Gempol, menjadi Kecamatan yang memiliki pasien positif Covid-19 dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Pasuruan. Dengan jumlah 118 jiwa dari 277 penderita Covid-19 secara keseluruhan, Kecamatan Gempol menjadi satu... ...

Untuk memutus wabah covid-19, Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sangat di sayangkan maklumat Kapolri justru di langgar oleh pemerintah. Anggota DPR RI, Ir. H. Eddy Santana bersama pakde H. Slamet... ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan... ...

Perjalanan panjang Dr. Iur. Servatius Sadipun, SH, M.Hum, beserta anggota paguyuban Kampoeng Doea Ratoes atau yang populer dengan sebutan Tanah Galian, di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dalam memperjuangkan hak... ...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menghentikan proses Beauty Countes (tender) pengelolaan parkir Perumda Pasar Jaya yang kini sedang berlangsung. "Sebab, selain melukai, kebijakan Anies yang saat ini sedang serius... ...

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, ada konsekuensi... ...

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri tentang potensi pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beserta pedoman penanganan kejahatan. Penerbitan... ...

Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LA) H. Djoni Lubis menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19. “Dengan... ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif mengenai antisipasi mudik. “Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tetapi... ...

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi,... ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan Virus Korona (Covid-19) sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah menetapkan... ...

Pemerintah Indonesia mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia. Anggaran tersebut juga digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi... ...