Setelah viral di medsos, Bea Cukai akhirnya bebaskan bea masuk alat belajar tunanetra

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membebaskan Bea Masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah dari perusahaan OHFA Tech Korea Selatan untulk alat belajar tunanetra kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional.

Alat tersebut berupa keyboard braille sebanyak 20 buah yang sempat tertahan sejak 18 Desember 2022.

“Alhamdulillah bisa kami serahkan dan tetapkan pembebasan Bea Masuk keyboard braille untuk SLB,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di DHL Express Distribution Center Tangerang, Banten, Senin, (29/4/2024).

Advertisement

Baca juga: Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun

Askolani menjelaskan, prosedur terkait importasi barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

PMK itu menetapkan pemberitahuan pabean atas impor barang kiriman dibuat secara self-assesment sehingga importir yang bertanggung jawab atas pemberitahuan impor barang.

Advertisement

Dalam kasus barang hibah SLB, keyboard braille diberitahukan sebagai barang kiriman, bukan barang hibah. Proses masuk barang itu kemudian difasilitasi oleh DHL sebagai perusahaan jasa titipan (PJT).

Karena masuk sebagai barang kiriman, keyboard braille dikenakan Bea Masuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dari Luar Negeri.

DHL sempat mengajukan pemberitahuan impor barang khusus pada 28 Desember 2022, atas dasar barang kiriman bernilai di atas 1500 dolar AS. DHL juga mengganti tujuannya dari SLB sebagai badan menjadi perorangan kepada kepala sekolahnya.

Advertisement

Baca juga: Menkeu Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

Permohonan tersebut dilanjutkan oleh Bea Cukai dengan meminta dokumen pendukung pada 17 Januari 2023. Namun, proses permohonan tersebut tidak dilanjutkan, yang menyebabkan barang akhirnya dikategorikan sebagai barang tidak dikuasai (BTD) oleh Bea Cukai.