Sentil Saksi Ahli Anies-Muhaimin, Yusril: Ini Ahli Nujum atau Apa?

Ketua tim hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengaku bingung dengan penjelasan ahli yang didatangkan tim Anies-Muhaimin dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan Yusril usai penjelasan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan terkait pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden Joko Widodo demi pemenangan Prabowo-Gibran.

Yusril menilai ahli tak menunjukkan bidang keahliannya dalam pemaparan yang diberikan. Sehingga, Yusril mengusulkan adanya pemberitahuan bidang ilmu sebelum ahli memaparkan.

Advertisement

Baca juga: Disindir Mahfud soal Mahaguru Hukum Tata Negara, Yusril Beri Jawaban Menohok

"Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenernya ahli apa," ungkap Yusril dalam sidang MK, Senin (1/4/2024).

"Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung," lanjutnya.

Advertisement

Menjawab hal itu, Ketua MK Suhartoyo memandang penilaian kesesuaian bidang ilmu terhadap para penjelasan para ahli pemohon merupakan wewenang MK.

"Biar kami yang menilai, Prof," jawab Suhartoyo kepada Yusril.

Dalam pemaparannya, ahli Anthony menyebut Jokowi melanggar sejumlah ketentuan, yakni pemberian bansos secara sepihak oleh Jokowi melanggar Pasal 23 UUD NRI 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Advertisement

Baca juga: Gugatan Anies-Ganjar Senada, Tim Hukum Prabowo-Gibran Matangkan Jawaban

Kemudian, penyimpangan Kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden (Gibran) melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.