Ruas Jalan Jampangkulon–Ciguyang Rusak di Banyak Titik, Dinas PU Susun Skema Penanganan Bertahap
aliansinews.id - Sukabumi, Kepala UPTD Pekerjaan Umum (PU) Wilayah Jampangkulon, Rudi AB, mengungkapkan bahwa ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Jampangkulon–Ciguyang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Jalan tersebut membentang sepanjang lebih dari 22 kilometer, melintasi tiga kecamatan yakni Jampangkulon, Cimanggu, dan Kalibunder, mulai dari titik nol di Jampangkulon hingga Jembatan Cikaso di Kalibunder.
Menurut Rudi, kerusakan pada jalan ini bersifat bervariasi, mulai dari keretakan, badan jalan amblas, hingga kerusakan infrastruktur pendukung seperti jembatan. Salah satu kerusakan signifikan disebabkan oleh bencana alam pada 4 Desember 2024 lalu, yang berdampak langsung pada sejumlah segmen, termasuk Jembatan Ciseureh dan titik longsor di STA 700+200 di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu.
“Kami telah melakukan survei teknis dan menyusun skema titik-titik kerusakan secara rinci, termasuk dokumentasi dan data teknis yang diperlukan sebagai dasar perencanaan,” jelas Rudi AB, Senin (tanggal sesuai waktu rilis).
Ia memastikan bahwa laporan dari masyarakat mengenai kondisi jalan ini telah diterima dan menjadi perhatian serius pihaknya. Semua data kerusakan telah diinput dan menjadi bagian dari usulan prioritas dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
“Laporan masyarakat sudah kami terima dan kami jadikan bahan usulan prioritas dalam perencanaan. Namun kami mohon masyarakat bersabar, karena proses penganggaran dan pengadaan memerlukan waktu, serta harus mengikuti prosedur internal di Dinas PU Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Rudi juga menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat desa setempat, guna memastikan penanganan awal di titik-titik rawan bencana tetap dilakukan sambil menunggu alokasi anggaran untuk penanganan menyeluruh.
Kerusakan jalan Jampangkulon–Ciguyang bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat antar kecamatan, tapi juga berdampak pada distribusi logistik, transportasi hasil pertanian, serta akses warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak, agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.
