Penunjukan Iptu NH Sebagai Kapolsek Sanga Desa Dikritik, LSM POSE RI Desak Tinjau Ulang

Palembang, Aliansinews`

Polemik penunjukan Iptu NH sebagai Kapolsek Sanga Desa pasca pemecatannya akibat insiden kebakaran di tempat penyulingan minyak ilegal, kembali mengemuka.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) yang memecat Iptu NH pada Januari 2024, kini memutuskan menugaskannya kembali dalam posisi kepemimpinan kepolisian di Kecamatan Sanga Desa, memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama LSM POSE RI.

Advertisement

Baca juga: Sumin Eksan Telah Memenuhi Syarat Menjadi Kepala SMK Negeri, Target Kedepan Berangkatkan Siswa SMKN 4 Palembang Bekerja ke Luar Negeri

Surat resmi dari Divpropam Polri tertanggal 26 Maret 2024, menegaskan bahwa pengaduan dari LSM POSE RI telah mendapat perhatian, dan akan ditindaklanjuti oleh Biro Pengamanan Internal.

Namun, keputusan ini tampaknya tidak meredam kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kelayakan Iptu NH untuk posisi tersebut.

Advertisement

Desri Nago SH, advokat dan suara dari LSM POSE RI, menegaskan bahwa keputusan penunjukan kembali Iptu NH tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepatutan, tetapi juga tentang prosedur pengecekan latar belakang dan kelayakan perwira untuk posisi strategis.

Iptu Nasirin SH MH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Sanga Desa, telah digantikan posisinya oleh Iptu NH, menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan pertimbangan dalam penunjukan posisi kapolsek, terutama di wilayah yang sensitif dengan aktivitas ilegal.

Kritik keras juga datang dari Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH, yang dalam konferensi pers menyoroti paradoks dalam penunjukan Iptu NH. Menurut Desri, penunjukan tersebut tidak hanya mempertanyakan integritas Kapolda Sumsel tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi keterlibatan aparat dalam aktivitas ilegal di wilayah tersebut.

Advertisement

Baca juga: Pemerintah Kota Lubuk Linggau Bersama Forkopimda Lakukan Sidak Pasar untuk Pengendalian Inflasi

Lebih jauh, Desri mengungkapkan kecurigaannya terhadap motivasi politis di balik penunjukan tersebut, berdasarkan informasi dari sumber terpercaya. Kecurigaan ini meningkatkan ketegangan dan spekulasi mengenai kebijakan internal kepolisian dan pengaruh eksternal dalam penunjukan posisi strategis.