Advertisement

Penambangan Ilegal di Lereng Merapi, Aliansi Indonesia Minta Ketegasan Aparat Sekaligus Dukung Penolakan NU dan Warga

NASIONAL
Sabtu, 11 Feb 2023  00:13
Penambangan Ilegal di Lereng Merapi, Aliansi Indonesia Minta Ketegasan Aparat Sekaligus Dukung Penolakan NU dan Warga
Foto: Sebagian aktifitas tambang ilegal di lereang Merapi

Terkait penolakan warga dan pengurus NU Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terhadap maraknya penambangan ilegal di lereng Gunung Merapi, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyatakan dukungannya.

Adanya penolakan tersebut terungkap antara lain melalui acara Majelis Perwakilan Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Srumbung mengelar silaturahmi dengan Kades se Kecamatan Ketua ranting NU se kecamatan Srumbung, Ulama dan perwakilan tokoh masyarakat yang menolak adanya tambang ilegal di kecamatan Srumbung, di gedung pertemuan MWC NU Kecamatan Srumbung, Kamis (9/2/23) malam, sebagaimana diberitakan KabarJateng.Online.

Dalam acara yang juga dihadiri Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, DPRD kabupaten Magelang Syukur Ahadi dan LBH NU PC NU kabupaten Magelang itu terungkap bahwa penambangan ilegal sudah sedemikian liar, dan penambang tradisional dari warga setempat semakin terdesak oleh penambang-penambang ilegal yang menggunakan alat berat.

Baca juga: Disorot Presiden, Aliansi Indonesia Minta Aparat Serius Tindak Tambang Ilegal

Ketua Umum LAI, Irawati Djoni Lubis, menyatakan keheranannya terhadap sikap diamnya aparat dan pihak-pihak yang berwenang terkait penambangan ilegal di tempat itu meski gelombang penolakan tidak pernah reda.

“Ya jelas menimbulkan tanda tanya besar, adanya penolakan bahkan sudah dilaporkan melalui surat ke berbagai pihak pun tetap tidak ada tindakan. Artinya selama ini aparat dan pihak-pihak terkait hanya diam tidak ada ketegasan,” ujar Irawati kepada Media Aliansi Indonesia melalui saluran telpun.

Irawati menambahkan sangat mahal harganya apabila penambangan ilegal di lereng Merapi itu terus-menerus dibiarkan.

“Pertama yang pasti itu ya kerusakan lingkungan. Kalau tambang yang legal atau resmi kan saat pengurusan hingga terbitnya izin ada kewajiban-kewajiban yang melekat, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan – red), kewajbian melakukan reklamasi,” jelasnya.

Baca juga: Rapim TNI-Polri, Presiden Jokowi Soroti Tambang dan Ekspor Ilegal

Kemudian masalah menguapnya pendapatan negara melalui pajak dan retribusi resmi.

“Yang resmi kan membayar pajak dan retribusi, berarti ada pemasukan untuk negara dan ada kontribusi ke PAD (pendapatan asli daerah – red). Nah, kalau yang ilegal kemana? Ya diduga kuat masuk ke kantong pribadi oknum-oknum melalui pungli,” tegasnya.

1
2
3
Berikutnya
TAG:
aliansi
tambang ilegal
magelang
jawa tengah
srumbung
merapi
Formasi Indonesia Satu
Jaro Ade

Berita Terkait
1
2
3
4
5
6
7

Bupati Sukabumi Sampaikan LKPJ Bupati Tahun 2023 Pada Rapat Paripurna DPRD

Jabar   Jumat, 29 Mar 2024  06:00

Forum Pelajar OKU Timur Resmi Dilantik, Berikut Pesan Bunda Literasi OKU Timur

OKU Timur   Jumat, 29 Mar 2024  03:15

Perumda Pasar NKR lakukan pendekatan Pedagang Pasar Kutabumi agar Terima Direlokasi

Banten   Jumat, 29 Mar 2024  00:57

Memasuki H 10 Hari Raya Idul Fitri Masyarakat Harus Waspada

Daerah   Jumat, 29 Mar 2024  00:44

Proses pembongkaran bangunan gedung Pasar Anyar ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan

Banten   Jumat, 29 Mar 2024  00:31

Pemdes Tanjung Jaya Kec. Sungkai Barat salurkan BLT DD TA 2024 ke warga penerima manfaat

LAMPUNG   Kamis, 28 Mar 2024  22:40

Jalin sinergi Forkopimda Dan PJ Bupati Lampung Utara adakan acara BUKBER

LAMPUNG   Kamis, 28 Mar 2024  21:17

Intruksi Kapolda Sumsel Di Abaikan Copot Kapolsek Babat Toman

SUMSEL   Kamis, 28 Mar 2024  21:09

DPD BPAN-LAI Sumsel Ungkap Dugaan Penggelembungan Suara di PPK Air Sugihan

SUMSEL   Kamis, 28 Mar 2024  14:14

Ramadhan Penuh Makna di SMP Tamansiswa: Kolaborasi Hangat dengan OCBC Syariah Palembang dan..

SUMSEL   Kamis, 28 Mar 2024  12:48

Jadi Tersangka Korupsi, Ini Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi

TIPIKOR   Kamis, 28 Mar 2024  11:15

Berbagi Kasih, Membangun Harapan: SMK Tamansiswa 1 Palembang Torehkan Semangat Sosial

SUMSEL   Kamis, 28 Mar 2024  10:31

Pemkab Tangerang "Siap datangi " POPDA Banten di Kota tangerang

BANTEN   Kamis, 28 Mar 2024  10:30

i52 peserta pelajar SMA/SMK ikuti Program " Sehari jadi walikota "

BANTEN   Kamis, 28 Mar 2024  07:41

Disindir Mahfud soal Mahaguru Hukum Tata Negara, Yusril Beri Jawaban Menohok

NASIONAL   Rabu, 27 Mar 2024  23:45

SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Menghendaki Prabowo Jadi Presiden

NASIONAL   Rabu, 27 Mar 2024  21:23

Ganjar Tolak Tawaran Jadi Menteri, Gibran: Siapa yang Nawarin?

NASIONAL   Rabu, 27 Mar 2024  20:17

Diduga Membuat Oli Palsu, Kemendag Diminta Tindak PT. Nusantara Dua Kawan

EKONOMI   Rabu, 27 Mar 2024  18:16

Operasi Pekat 2024, Polrestabes Palembang Sita Lebih 1/2 Kilogram Sabu, Gulung 27 Pelaku Narkoba..

SUMSEL   Rabu, 27 Mar 2024  18:14

Kades Desa Mardiharjo Jarang Ngantor, Saat Dana Desa Cair Jadi Pertanyaan

SUMSEL   Rabu, 27 Mar 2024  15:57

Enos Yudha hadiri Safari Ramadhan di Masjid At-Taqwa Desa Trimorejo

OKU TIMUR   Rabu, 27 Mar 2024  15:29

Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, Menyerahkan Zakat Istana dan Menerima

SUMSEL   Rabu, 27 Mar 2024  12:53

Bupati Musi Rawas Gencar Gelar Safari Ramadan untuk Wujudkan Program Mantab

SUMSEL   Rabu, 27 Mar 2024  12:42

KSAD Bertemu AHY Bahas Aset TNI AD Belum Bersertifikat

AGRARIA   Rabu, 27 Mar 2024  12:22

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2024

NASIONAL   Rabu, 27 Mar 2024  11:31
Selengkapnya
Bagikan Facebook
Bagikan X
Bagikan Whatsapp
Bagikan Telegram
Copy Link